More Read
Jayapura, Jubi- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Vanuatu (MOFA) telah mengklarifikasi, Morris Kaloran yang diindetifikasi sebagai Utusan Khusus untuk Gerakan Pembebeasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP), tidak ditunjuk oleh Pemerintah Vanuatu.
Menurut pernyataan resmi dari kementerian, hanya individu yang ditunjuk langsung Menteri Luar Negeri – berdasarkan Undang-Undang Dinas Luar Negeri – yang dapat memegang gelar Utusan Khusus Vanuatu, yang memerlukan mandat dan durasi tertentu.
“Pernyataan itu menjelaskan bahwa tuan Kaloran ditunjuk oleh United Liberation Movement West Papua (ULMWP) sendiri, bukan oleh Pemerintah Vanuatu,”demikian dikutip jubi.id dari dailypost.vu, Jumat (1/11/2024)
Ada beberapa spekulasi, ia memegang posisi Itusan Khusu Vanuatu untuk Papua Barat. Daily Post juga menyebut tuan Kaloran dengan gelar ini, yang mungkin membuat sebagian orang percaya bahwa posisi ini ditunjuk oleh MoFA.
Dalam tanggapannya, Kaloran mengatakan bahwa telah ditunjuk oleh Eksekutif ULMWP awal tahun 2024 sebagai Utusan Khusus Papua Barat di Vanuatu. Bahwa ia tidak menyandang gelar Utusan Khusus Vanuatu untuk Papua Barat.
“Untuk lebih jelas dan tegas, saya bukan Utusan Khusus Vanuatu untuk Papua Barat,”katanya. Ia menjelaskan pada 2018, Vanuatu Free West Papua Assosiciation yang saat itu dipimpin mendiang Pdt Allan Nafuki, secara resmi meminta pemerintah mengangkatnya sebagai Utusan Khusus untuk Papua Barat di Vanuatu.
Usulan tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Luar Negeri saat itu, Kalfau Kaloris dan mantan Perdana Menteri Bob Loughman yang menyarankan, hanya Kementerian Luar Negeri yang dapat melakukan persetujuan tersebut.
Tidak terjawab.
Ia mengklaim posisi Kementerian tersebut bertentangan dengan Presiden, ketika Vanuatu ingin menunjuk Lora Lini sebagai Utusan Khusus Papua Barat. “ Ketika Vanuatu Free West Papua mengajukan usulan mengangkat saya karena pengalaman dan komitmen saya dalam mendukung Papua Barat, pengangkatan saya tidak pernah dipertimbangkan,”katanya.
Ia lebih lanjut menyatakan kekecewaannya atas kurangnya tanggapan terhadap permintaan awal Pdt Nafuki. Para pendukung Vanuatu Free West Papua termasuk pada pemimpin tradisional dari Provinsi Shefa Vanuatu dan Dewan Krsiten Vanuatu, terus memperjuangkan kebebasan bagi rakyat Papua Barat.
Tuan Kaloran memertanyakan mengapa pemerintahan sebelumnya membuat preseden dengan menunjuk Utusan Khusus Papua Barat sebelumnya, namun membiarkan permintaan pengangkatannya baru baru ini belum ditanggapi.(*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
