Jayapura, Jubi – Misi para pemimpin Pasifik ke Kaledonia Baru, terancam ditunda. Ada perbedaan mendasar antara Prancis dan Pemerintah Kaledonia Baru mengenai pertanggungjawaban misi.
RNZ Pacific melaporkan Prancis pada bulan lalu telah menyetujui agenda misi para pemimpin tertinggi Pasifik ke Kaledonia Baru. Persetujuan itu menindaklanjuti surat permohonan Forum Negara Kepulauan Pasifik (PIF) kepada Presiden Emmanuel Macron.
More Read
Namun, Ketua Kongres Kaledonia Baru Roch Wamytan menginginkan PIF menjadwal ulang misi mereka. Menurutnya, masih ada perbedaan pendapat mengenai penanggung jawab misi.
“Prancis memutuskan mengendalikan sendiri pertanggungjawaban misi serta penyelesaiannya di masa mendatang. Prancis ingin melihat apa yang akan dihasilkan dari misi ini dan ingin misi tersebut hanya mengecam kekerasan di Kaledonia Baru,” kata Wamytan.
Misi Pasifik ke Kaledonia Baru akan dipimpin Ketua PIF, yang juga Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown, dan Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka. Mereka ingin mengumpulkan informasi mengenai krisis politik dan keamanan di Kaledonia yang berlangsung sejak 13 Mei lalu.
Hasil Misi Pasifik akan menjadi masukan penting bagi Konferensi Tingkat Tinggi ke 53 PIF di Tonga pada Senin pekan depan. Misi itu semula dijadwalkan berlangsung dalam pekan ini.
“Prancis yang seharusnya menyelenggarakan misi ini karena mereka yang bertanggung jawab [atas kondisi Kaledonia Baru]. [Karena itu,] kami menganggap Prancis mendiktekan tujuan misi tersebut. Ini merupakan penghinaan dan praktik neokolonialisme,” kata Wamytan.
Dia menuding Prancis memanfaatkan misi Pasifik untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas situasi di Kaledonia Baru. Itu sebabnya mereka menyambut baik misi tersebut.
“Presiden Mapou menganggap semua persyaratan misi belum terpenuhi. Untuk menghormati Pemerintah Kaledonia Baru, misi itu sebaiknya ditunda,” ujar Wamytan.
Menanggapi polemik misi Pasifik, Sekretaris Jenderal PIF Mark Brown memahami keberatan Pemerintah Kaledonia Baru. Namun, dia enggan mengomentari lebih jauh polemik itu, dan hanya mengatakan PIF segera menyatakan sikap resmi mereka.
Pertemuan di Jepang
Misi Pasifik tercetus dalam diskusi Brown dengan Presiden Kaledonia Baru Louis Mapou. Mereka bertemu secara secara virtual saat menjelang Pertemuan Pemimpin Negara Kepulauan Pasifik (PALM) di Jepang. Rencana itu kemudian diumumkan secara resmi saat PALM.
Pada pertemuan itu, Kelompok Negara Melanesia atau Melanesian Spearhead Group (MSG) juga kembali menegaskan dukungan mereka terhadap perjuangan Kaledonia Baru. Ketua MSG Charlot Salwai menyatakan mereka selalu mendukung kemerdekaan bagi negara-negara Melanesia.
“Kami bukan hanya sekadar anggota dan tetangga [PIF]. Kami merupakan keluarga,” kata Salwai, yang juga Perdana Menteri Vanuatu.
Setelah pertemuan di Jepang, PIF bersurat kepada Macron mengenai rencana misi Pasifik ke Kaledonia Baru. Perwakilan Tetap Prancis di Pasifik Véronique Roger-Lacan kemudian membawa surat persetujuan dari Macron pada Pertemuan Menteri Luar Negeri PIF di Suva, Fiji.
“Prancis siap menjadi tuan rumah untuk misi informasi [misi di Kaledonia Baru]. jika kondisinya memungkinkan, [dapat] bekerja sama dengan otoritas setempat,” kata Kantor Macron melalui pernyataan yang diunggah Roger-Lacan di X.
Perdana Menteri Fiji Rabuka juga telah berbicara dengan Macron. Kedua pemimpin negara tersebut membahas situasi di Kaledonia Baru pada Sabtu pekan lalu.
Kaledonia Baru menjadi anggota FIP sejak 2016. Adapun Prancis menjadi salah satu dari 21 negara mitra FIP.
“Keanggotaan tersebut dibenarkan atas dasar mereka [Kaledonia Baru] berada di jalur menuju [dalam persiapan] kemerdekaan. Demikian pula, Polinesia Prancis telah dimasukkan kembali ke dalam daftar C24 (Komite Khusus Dekolonisasi),” kata peneliti Pasifik Tess Newton Cain. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
