Jayapura, Jubi – Pemerintahan di Kaledonia Baru terguling pada malam Natal, karena anggota kabinet mengundurkan diri menyusul ketegangan antara Presiden Louis Mapou dan Kongres Kaledonia Baru. Kongres Kaledonia Baru akan membentuk pemerintahan baru dalam 15 hari mendatang.
Menteri yang mengundurkan diri itu adalah Jérémie Katidjo-Monnier, Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan. Pada Rabu (25/12/2024), Radio New Zealand melansir berita berjudul “Block resignation topples New Caledonia’s government” yang mengutip pernyataan Katidjo-Monnier bahwa pengunduran dirinya berlaku seketika.
More Read
Katidjo-Monnier adalah satu-satunya wakil Calédonie Ensemble, partai politik yang relatif pro-Prancis di dalam kabinet Presiden Louis Mapou. Ia menyatakan telah mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Louis Mapou, dengan tembusan kepada Presiden Kongres wilayah Pasifik Prancis, Veylma Falaeo.
Dalam suratnya, Katidjo-Monnier menyatakan bahwa semua anggota partainya yang kemudian ditunjuk untuk menggantikannya akan secara otomatis mengundurkan diri. Katidjo-Monnier menekankan bahwa pengunduran dirinya harus dianggap sebagai “pengunduran diri blok” Calédonie Ensemble.
Kabinet Pemerintah Kaledonia Baru terdiri dari berbagai partai yang memiliki wakil di Kongres, dibentuk berdasarkan prinsip proporsional “kolegialitas” yang menyiratkan bahwa semua anggota dan partai yang mereka wakili harus bekerja sama. Dalam suratnya, Katidjo-Monnier menguraikan semakin meningkatnya ketegangan antara pemerintahan Mapou dan Kongres membuat ia memilih mengundurkan diri. Perseteruan itu terus tereskalasi selama beberapa bulan terakhir, setelah kerusuhan yang merusak dan mematikan meletus mulai pada 13 Mei 2024.
Salah satu pemicu perseteruan itu adalah upaya Presiden Louis Mapou untuk mendapatkan pinjaman senilai 1 miliar Euro dari Pemerintah Perancis melalui program “PS2R” (program rekonstruksi, pembangunan kembali, dan penyelamatan Kaledonia Baru pasca kerusuhan Mei. Kerusuhan itu menimbulkan kerugian sekitar 2,2 miliar Euro, dan membuat ribuan orang kehilangan pekerjaan.
Antara utang dan hibah
Kongres memilih pendekatan pembiayaan yang berbeda untuk menangani dampak kerusuhan itu. Mereka merencanakan proyek rekonstruksi lima tahun yang dibiayai dengan hibah Pemerintah Perancis, demi menghindari utang baru Pemerintah Kaledonia Baru.
Delegasi bipartisan yang dikirim ke Paris pada bulan lalu telah mengadvokasi rencana tersebut, dan meminta Pemerintah Perancis memberikan hibah yang tidak perlu dikembalikan Pemerintah Kaledonia Baru.
Pendekatan “hibah” delegasi bipartisan itu juga didukung majelis provinsi dan anggota parlemen terpilih Kaledonia Baru. Delegasi itu khawatir jika dana pemulihan pasca kerusuhan Mei diberikan dalam bentuk pinjaman, hal itu akan membuat Kaledonia Baru terjebak utang yang tidak bisa dibayar secara berlanjutan. Delegasi itu juga menyoroti rencana utang “PS2R” yang dianggap mendikte Kaledonia Baru, karena dikaitkan dengan sejumlah reformasi pra-kondisi sesuai kepentingan Perancis.
Katidjo-Monnier mengatakan bahwa Kongres dan Pemerintah Kaledonia Baru seharusnya bertindak dalam “solidaritas” dan “semangat Kesepakatan Nouméa”. Menurutnya, Pemerintah Kaledonia Baru yang dipimpin Presiden Louis Mapou tidak menghormati hal itu.
Presiden Louis Mapou sendiri menolak menanggapi pengunduran diri sejumlah anggota kabinetnya itu.
Pengunduran diri blok Calédonie Ensemble membuat pemerintahan Kaledonia Baru harus bertindak dalam mode sementara, hingga pemerintahan baru terbentuk. Sesuai ketentuan Undang-undang Organik Kaledonia Baru tahun 1999, pemilihan pemerintahan yang baru harus dilakukan dalam waktu 15 hari.
Pada tahap awal, Kongres akan mengadakan sidang khusus untuk memilih berapa anggota yang akan membentuk pemerintahan baru. Mereka akan terdiri dari lima hingga 11 orang anggota Kongres, dan akan melanjutkan pemilihan mereka. Pemerintah yang dihasilkan kemudian memilih seorang Presiden.
Sejak Undang-undang Organik Kaledonia Baru tahun 1999, tercatat sudah 11 kali pemerintahan terguling karena “pengunduran diri blok”. Pemerintahan Presiden Louis Mapou adalah pemerintahan ke-17 yang terbentuk sejak sistem pemerintahan otonomi Kaledonia Baru diperkenalkan pada tahun 1999.
Presiden Louis Mapou menjabat pada Juli 2021, beberapa bulan setelah daftar anggota pemerintah dipilih pada 17 Februari 2021. Pemerintahan Presiden Louis Mapou merupakan pemerintahan pertama yang menggabungkan kubu pro-kemerdekaan dan pro-otonomi Kaledonia Baru. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
