Jayapura, Jubi-Sebuah kelompok yang mewakili komunitas di laut Bismarck dan Solomon, menentang rencana Pemerintah Nasional dan administrasi Provinsi Irlandia Baru untuk memulai kembali proyek penambangan laut dalam, Solwara 1. Penambangan perusahaan dari Canada ini terhenti sejak 2000 lalu.
Mengutip thenational.com.pg , Alliance of Solwara Warriors (ASW), dalam sebuah pernyataan, mengatakan pengumuman baru-baru ini oleh Menteri Pertambangan Sir Ano Pala dan Gubernur Irlandia Baru, Sir Julius Chan untuk meninjau kembali proyek penambangan laut dalam, karena proyek tersebut tidak disambut baik oleh kelompok tersebut.
ASW mengatakan pemerintah nasional perlu belajar dari kegagalan proyek Nautilus Ltd yang terhambat oleh pendanaan dan kemunduran legislatif pada tahun 2000-an.
” Kami tidak akan mendukung pemerintah karena kami berada di garis depan untuk menghentikan proyek ini,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan sebagai masyarakat pesisir terkenan dampak dalam proyek tersebut.
Ia menambahkan, Nautilus telah merugikan negara lebih dari K375 juta yang dapat digunakan untuk kebutuhan dasar warganya seperti kesehatan dan pendidikan.
“Kami lebih peduli dengan ekosistem laut kami karena ini telah mendukung kami selama beberapa generasi dan laut telah menjadi rumah kami dan sangat penting bagi kami untuk melindunginya.”katanya.
ASW mengatakan ada perjanjian internasional yang baru-baru ini diterima oleh komunitas global seperti Cop Conservation of Biological Diversity, International Marine Protected Area (Impac) dan Perjanjian Laut baru-baru ini di mana Papua Nugini menjadi anggotanya.
Semua dokumen ini menyerukan perlindungan ekosistem laut dan sebagai anggota komunitas global ini, PNG telah berpartisipasi dalam beberapa diskusi ini, tetapi menjadi mencolok karena ketidakhadirannya dalam pertemuan ini, katanya.
ASW mengatakan Pemerintah gagal menghadiri Impac5 di Vancouver, Kanada, bulan lalu dan gagal menghadiri Pertemuan Dewan Otoritas Dasar Laut Internasional untuk mengetahui sepenuhnya tanggapan dari berbagai negara mengenai masalah penambangan dasar laut.
“Sangat menyedihkan kita tertinggal dan sekarang bingung sendiri dengan terlibat dalam proyek yang belum mendapat persetujuan dari Otoritas Dasar Laut Internasional,” katanya.
Kelompok itu mengatakan diskusi saat ini tentang kerangka peraturan Otoritas Dasar Laut Internasional perlu didahulukan dan Pemerintah perlu menghentikan penerbitan izin pertambangan dan eksplorasi.(*)