Jayapura, Jubi – Usai berkunjung ke negara-negara Pasifik Selatan mulai dari Solomon Island, Kiribati, Samoa, Tonga, Fiji, dan Vanuatu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Tiongkok Wang Yi akhirnya tiba di Port Moresby, PNG, pada Kamis (2/6/2022), dan berharap adanya kerja sama bilateral antara kedua negara.
Mengutip www.globaltimes.cn yang menuliskan bahwa Anggota Dewan Negara Tiongkok dan Menteri Luar Negeri Wang Yi tiba di Papua Nugini, sebagai bagian terakhir dari perjalanannya ke negara-negara kepulauan Pasifik Selatan, setelah mencapai hasil positif dengan negara-negara kepulauan lainnya.
More Read
Karena bantuan dan kerja sama Tiongkok dengan negara-negara Kepulauan Pasifik, didasarkan pada pemberian manfaat nyata bagi penduduk lokal dan negara-negara tersebut. Para ahli memperkirakan bahwa Tiongkok dan PNG akan membahas kerja sama bilateral yang akan mencakup kerja sama ekonomi, perikanan, perubahan iklim, dan kesepakatan di bawah prakarsa Sabuk dan Jalan.
Seperti kunjungan ke negara-negara Kepulauan Pasifik lainnya, media Barat telah berusaha keras untuk membuat sensasi kehadiran damai Tiongkok di kawasan itu.
“Misalnya, kunjungan Wang Yi ke PNG digambarkan sebagai ‘momen canggung’ oleh media Australia ABC, karena negara itu berada dalam waktu pemilihan,” tulis globaltimes.
Yu Lei, kepala peneliti di pusat penelitian untuk negara-negara Kepulauan Pasifik Universitas Liaocheng di Provinsi Shandong, Tiongkok Timur, mengatakan kepada Global Times bahwa kunjungan menteri luar negeri Tiongkok ke PNG, menunjukkan kesediaan Tiongkok untuk memperdalam hubungan persahabatan dengan PNG terlepas dari politik dalam negerinya.
“Karena bantuan dan kerja sama Tiongkok dengan negara-negara Kepulauan Pasifik didasarkan pada kesetaraan dan bertujuan untuk manfaat nyata bagi pembangunan lokal,” kata Yu Lei.
Wang Yi juga memperjelas posisi Tiongkok dalam menangani negara-negara Kepulauan Pasifik dalam sebuah pernyataan baru.
Sementara itu, mantan Perdana Menteri PNG Peter O’Neil kepada The National PNG mengakui bahwa sekarang bukan waktu yang tepat bagi Papua Nugini, untuk menerima kunjungan diplomatik asing termasuk Tiongkok.
“Tidak boleh ada penandatanganan perjanjian di tengah Pemilihan Umum 2022,” kata Peter O’Neill yang pernah menerima kedatangan Presiden Tiongkok Jin Xiping dalam pertemuan APEC 2016 di Port Moresby.
Kunjungan Menlu Tiongkok pada Kamis (2/6/2022), menurut O’Neill sebaiknya kunjungan itu seharusnya ditolak.
“Surat perintah pemilu dikeluarkan pada 12 Mei, membubarkan Parlemen saat ini. Anggota Parlemen sekarang sedang berkompetisi dalam pemilihan umum dan harus menahan diri, untuk tidak menandatangani perjanjian apa pun atas nama negara.”
“Semua persiapan terkait pemilu telah dilakukan sebelumnya dan setiap sumbangan peralatan keamanan dan perjanjian dari China akhir-akhir ini tidak tepat,” kata O’Neill.
Selain itu, kata anggota parlemen Ialibu-Pangia, Perdana Menteri James Marape mungkin memiliki motif yang dipertanyakan untuk mendorong kunjungan itu, menarik PNG ke dalam masalah regional dan global.
“Kami tidak memiliki urusan untuk memilih sisi,” katanya.
“Seorang menteri luar negeri dari negara mana pun yang mengunjungi negara kami, adalah suatu kehormatan dan sebagai tuan rumah yang ramah, PNG akan menyambut kesempatan untuk menunjukkan budaya, negara, dan peluang investasi kami, terutama kepada negara adidaya dunia seperti Tiongkok.”
“Namun, proses demokrasi seperti pemilihan umum hanya datang setiap lima tahun sekali,” kata anggota Parlemen Lalibu Pangia. (*)
