Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan pemerintahannya menanggung beban berat akibat tumpukan utang Pemerintah Papua Nugini yang mencapai 40 miliar Kina. Marape menyebut utang itu diwarisi pemerintahan terdahulu.
“Total utang nasional bawaan yang kami bawa mencapai 40 miliar Kina. Jumlah utang nasional itu melebihi [aset] seluruh Badan Usaha Milik Negara,” kata Marape, sebagaimana dikutip dari laman internet The National.
Marape menyebut fundamental keuangan Pemerintah Papua Nugini lemah. “Kami lemah di semua tempat. Fundamental goyah. Pemerintah saya ketika kami menjabat terus membersihkan warisan selama sembilan hingga 10 tahun terakhir,” ujarnya.
Marape mencatat negara itu telah memproduksi gas alam cair dan menjualnya sejak 2014. Akan tetapi, Kumul Consolidated Holdings (KCH) tidak mengumumkan deviden yang didapatkan para pemegang saham secara berkala.
“[Kami] keluar dari surplus 2009, 2010, dan 2011. Pembangunan proyek gas alam cair Papua Nugini pada 2014, alih-alih berperan untuk pertumbuhan, justru telah membuat diri kami sendiri mengalami kekacauan ekonomi,” kata Marape.
Menurut Marape, KCH terakhir kali membagikan deviden pada 2015. “Tahun 2015 terakhir kali KCH mengumumkan pembagian dividen. Mengapa tidak ada dividen pada tahun-tahun itu? Padahal seharusnya ada pertumbuhan ekonomi yang positif?”
Marape mendesak sembilan BUMN di bawah KCH untuk mulai beroperasi sebagai badan usaha yang profesional. Dia juga mengarahkan KCH untuk bekerja sama dengan sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan manufaktur untuk membawa entitas negara di bawah sayapnya untuk mencapai hasil nasional yang diinginkan. (*)
