More Read
Jayapura, Jubi- Selama kampanye jelang Pemilihan Umum di Fiji pada 14 Desember 2022, para kandidat dari partai politik mulai menyinggung soal kepemilikan tanah tanah adat orang Melanesia di Fiji. Kepala adat di sana memrotes dan mengingatkan jangan membicarakan apa yang mereka tidak tahu.
“Para pengkritik kesepakatan tanah Denarau tidak tahu apa yang mereka bicarakan, “kata Tui Nadi Ratu Vuniani Navuniuci salah satu kepala adat Melanesia di Fiji sebagaimana dilansir The Fiji Times
Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar itu , Kamis (24/11/2022), Ratu Vuniani mengatakan orang-orang yang bukan bagian dari negosiasi antara pemilik tanah dan investor pada waktu itu, seharusnya tidak mengomentari masalah yang tidak menyangkut atau melibatkan mereka.
Kesepakatan tanah itu, kata dia, telah membuahkan hasil yang telah dinikmati oleh warga Fiji dari 14 provinsi.
Dia mengatakan, keputusan itu telah menguntungkan pemilik tanah dan memungkinkan mereka untuk meningkatkan mata pencaharian mereka selama bertahun-tahun. Denarau mengatakan telah membantu menopang pariwisata, dan digunakan oleh mereka yang bepergian ke Mamanucas dan Yasawa.
Berbicara dalam bahasa iTaukei, ia berkata, “E so e ra vamacala tiko na nodra campaign wavoki tiko e ra lai siova sara tiko baleta na ka ni Denarau (Beberapa kandidat politik yang saat ini berkampanye mengganggu kesepakatan Denarau).
“Saya ingin mencatat apa yang terjadi di bawah Undang-Undang Pertukaran Tanah Denarau. Kami, para pemilik tanah semua telah setuju dengan pengembang pada waktu itu dan orang-orang di Fiji bukan bagian darinya. Saya ada di sana, “katanya.
Dia mengatakan pemerintah Rabuka (PM Fiji 1992 -1999) saat itu hanya bertindak sebagai fasilitator selama negosiasi antara pengembang dan pemilik tanah dari unit pemilik tanah Navatulevu, Sila dan Yakuilau (Y3 Kofera Trust).
Ketua Y3 Kofera Trust itu menambahkan, bahwa dia kecewa karena kesepakatan tanah itu digunakan sebagai alat kampanye oleh kandidat politik.
“E levu na tamata sa dau qai siosio tiko mai, e vakaga era kila (Banyak orang yang sibuk tentang hal itu seperti mereka tahu apa yang terjadi).
“Kami senang dengan diskusi saat itu karena kami sekarang melihat manfaatnya.
Kami memiliki uang sewa kami, orang-orang kami dipekerjakan dan buah dari kesepakatan ini dinikmati oleh orang Fiji dari semua 14 provinsi.”katanya.
Pada Rabu (23/11/2022) Perdana Menteri dan pemimpin Fiji,Voreqe Bainimarama mengatakan di hadapan peserta rapat umum di Rakiraki, kesepakatan tanah Denarau telah mengambil hak-hak pemilik tanah tradisional.
Dia menduga tanah itu diserahkan kepada pengembang oleh pemerintah yang dipimpin Rabuka melalui Undang-Undang Pertukaran Tanah di bawah konstitusi 1997.(*)
