Jayapura, Jubi – Pos perbatasan PNG-Indonesia di Wutung, Sepik Barat telah dibuka kembali untuk warga Papua Nugini yang akan bepergian ke Jayapura, kata Komisaris Kepala Bea Cukai PNG, David Towe.
Dia mengatakan hal itu menyusul kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, ke Indonesia pada Maret tahun ini untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
“Dalam pertemuan itu disepakati [untuk memiliki] kerja sama yang lebih kuat dan peningkatan peluang perdagangan antara kedua negara,” katanya.
“Disepakati juga perbatasan di Wutung yang sudah ditutup selama lebih dari dua tahun karena pembatasan Covid-19 dibuka secepatnya.”
Pos perbatasan dibuka kembali pada Senin (24/10/2022) sebagaimana dilansir https://www.thenational.com.pg/border-post-at-wutung-re-opens .
Sementara itu, seorang kepala desa Wutung mengatakan lebih baik perbatasan dibuka untuk menghentikan perdagangan ilegal yang selama terjadi.
Raphael Tungla mengatakan pemerintah harus mendorong masyarakat di sepanjang koridor perbatasan untuk memanfaatkan peluang bisnis di sana.
“Kapan pemerintah akan memberdayakan warganya di sepanjang koridor perbatasan untuk ikut serta dalam bisnis penyeimbang perdagangan di sini,” ujarnya.
“Jika tidak, gambaran operasi perbatasan saat ini adalah perdagangan yang tidak adil.”
Pemilik lahan, Eddy Tanfa, menyambut baik pembukaan tersebut dan mendesak Pemerintah dan Pemerintah Sandaun untuk memfasilitasi pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Mengutip laman resmi Kemenlu RI https://kemlu.go.id/portal/id/read/4095/berita/png-membuka-kembali-pos-perbatasan-wutung melaporkan bahwa Senin (24/10/2022), Pos Perbatasan Indonesia-PNG di Wutung telah dibuka kembali menyusul setelah dibukanya Pos Perbatasan RI di Skow sejak bulan Mei 2022. PNG menutup pos perbatasan di Wutung pada akhir Januari 2020 karena situasi pandemi Covid-19.
Pembukaan kembali Pos tersebut ditandai dengan pelepasan gembok pagar batas di Pos Perbatasan Wutung oleh Gubernur West Sepik, Tony Wouwou, MP dan anggota Parlemen Dapil Vanimo Green/Ketua Komisi Parlemen PNG Bidang Perbatasan dan Keamanan, Belden Namah, MP disaksikan oleh Dirjen Imigrasi PNG dan pejabat perbatasan kedua negara.
Gubernur East Sepik dan delegasi yang baru kembali menghadiri Trade Expo di Jakarta dan Walikota Vanimo dan jajaran Pemprov West Sepik serta Konjen PNG di Jayapura serta warga setempat. Konsul RI Vanimo juga hadir menyaksikan bersama pejabat perbatasan Pemprov Papua, Pemkot Jayapura dan CIQS PLBN Skow.
Dengan dibukanya kembali perbatasan RI-PNG ini, diharapkan akan menghidupkan aktivitas perekonomian masyarakat khususnya perdagangan perbatasan kedua negara. Perdagangan perbatasan melalui PLBN Skow pada tahun 2019 (sebelum pandemi Covid-19) senilai sekitar Rp55,9 miliar.
Pembukaan pos perbatasan kedua negara juga penting dalam mengakomodir kepentingan pelintasan perbatasan oleh WNI atau pekerja migran Indonesia yang bekerja di Papua Nugini.
Perwakilan RI di PNG (KBRI Port Moresby dan KRI Vanimo) akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan hal-hal teknis termasuk dalam memperlancar pelintasan WNI atau pekerja migran Indonesia. (*)