Jayapura, Jubi – Kelompok Persemakmuran yang telah mengamati pemilihan di Papua Nugini tahun 2022 telah menyerukan peninjauan mendesak terhadap proses pemilihan itu.
Hal ini dikatakan mantan Presiden Nauru, Baron Waqa, yang hadir sebagai pengamat independen dari Persemakmuran dalam Pemilihan Umum di Papua Nugini 2022, sebagaimana dilansir dari https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/471609/commonwealth-observers-call-for-big-changes-in-png-electoral-process.
“Saya sangat prihatin dengan insiden kekerasan dan kehilangan nyawa yang tragis dilaporkan,” katanya.
Pengamat Persemakmuran itu mengatakan struktur Komisi Pemilihan yang sangat terpusat telah merusak pelaksanaan pemilihan yang efektif.
Mereka mengatakan banyak daftar pemilu 2022 telah kehilangan banyak nama, bahkan dalam beberapa kasus berarti hingga 50 persen pemilih yang memenuhi syarat justru tidak terdaftar.
Mereka kritis terhadap pencairan dana yang terlambat dan tidak mencukupi, dan bahwa tagihan belum dibayar dan tunjangan dari pemilu sebelumnya, menciptakan kurangnya rasa kepercayaan kepada Komisi PNG Election.
Selain itu, para pengamat juga melaporkan adanya berbagai tuduhan suap dan perlakukan yang melibatkan agen kandidat atau tim sukses. Mereka mengatakan menyaksikan pembagian uang dan makanan kepada pemilih selama periode pemungutan suara.
Mereka juga mengatakan ada upaya yang tidak memadai untuk memfasilitasi inklusi dan partisipasi perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok kurang beruntung lainnya dalam proses politik dan pemilu.
Persemakmuran ingin melihat reformasi segera untuk memperkuat pendaftaran pemilih, pembentukan Komisi Pemilihan yang kolaboratif dan terdesentralisasi yang didanai dengan baik oleh pemerintah, bersama dengan jaringan nasional untuk mendukung pendidikan politik dan partisipasi pemilih. (*)
Discussion about this post