Jayapura, Jubi – Direktur Institut Penelitian Nasional atau the National Research Institute (NRI) Papua Nugini, Dr Osborne Sanida, mengatakan pemerintah baru PNG atau Parlemen ke-11 perlu mengatasi beberapa masalah utama seperti hukum dan ketertiban sejak dini.
Di antara masalah-masalah tersebut, kata doctor ekonomi dari Universitas of Quensland Australlia itu, antara lain menyelesaikan sensus penduduk karena yang sekarang digunakan data 2011 atau 11 tahun lalu.
Memastikan semua orang Papua Nugini mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi, mereformasi sistem pemilu PNG, memperbaiki masalah hukum dan ketertiban, serta memperkuat sistem pemerintah sub nasional.
“Saya mengatakan Parlemen baru daripada Pemerintah baru karena saya percaya baik pemerintah maupun Oposisi, yang merupakan bagian dari Parlemen, memiliki peran yang sangat penting untuk dimainkan,” katanya sebagaimana dilansir https://www.thenational.com.pg/new-govt-told-to-fix-key-issues
Sanida mengatakan mengingat sensus penduduk terakhir dilakukan pada 2011, pemerintah telah menggunakan perkiraan di berbagai bidang dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan.
Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan mereka yang memiliki faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, permodalan, dan teknologi), yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa.
Dia mengatakan mayoritas penduduk negara itu sangat bergantung pada ekonomi subsisten dan memiliki peluang terbatas untuk mendapatkan pendapatan. Jika mereka mendapat manfaat dari sistem ekonomi tunai, maka berinvestasi dalam pertumbuhan ekonomi berbasis luas adalah suatu keharusan.
“Dengan menciptakan peluang untuk bekerja atau sebaliknya, ke sebagian besar populasi, lebih banyak orang akan terlibat dalam menghasilkan pendapatan dan mendapat manfaat dari sistem yang mereka bantu kontribusikan,” kata penyandang gelar MBA dari Monash University itu.
Sanida merekomendasikan bahwa kebijakan usaha mikro dan kecil menengah harus diterapkan secara efektif dalam masa jabatan parlemen yang baru agar setiap orang dapat secara aktif mengambil bagian dan berkontribusi pada pasar/sistem.
“Karena sebagian besar penduduk masih tinggal di daerah pedesaan di luar provinsi, ada kebutuhan untuk memberdayakan masyarakat di tingkat sub-nasional untuk bertanggung jawab atas pembangunan ekonomi dan sosial mereka sendiri,” katanya.
“Alasan lain mengapa agenda pertumbuhan berbasis luas harus dicapai adalah untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, untuk tidak hanya memenuhi rencana anggarannya tetapi juga untuk mengatasi pertumbuhan utang publik.”
PM Marape, fokus Pendidikan
Sementara itu Perdana Menteri PNG, James Marape, telah menyoroti rencana Pemerintah untuk mereformasi sektor pendidikan di negara itu.
Marape mengatakan dalam hal pendidikan Pemerintah perlu memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal.
Ia juga menekankan pentingnya perluasan di semua jenjang pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi.
“Setiap warga negara harus produktif secara ekonomi,” katanya, seraya menambahkan bahwa pertanian dan bisnis harus diajarkan di sekolah-sekolah untuk memungkinkan siswa langsung masuk ke usaha kecil hingga menengah (UKM).
“Kita harus mengintegrasikan pengaturan sekolah formal Flexible Open and Distant Education (Fode) dan memastikan bahwa mereka mengikuti jalur yang sama ke tingkat pendidikan tinggi.” (*)
