Jayapura, Jubi – Perjuangan kaum perempuan di Papua Nugini untuk merebut kursi di Parlemen Papua Nugini di Port Moresby bukan pekerjaan gampang dan butuh perjuangan panjang. Bayangkan, sejak negara ini merdeka pada 16 September 1975, hanya tercatat sebanyak tujuh perempuan yang pernah menduduki kursi wakil rakyat di parlemen Papua Nugini.
Salah satu tokoh perempuan asal Australia yang bersuami orang Papua Nugini Dame Carol Kidu (74), mantan anggota Parlemen PNG selama 12 tahun itu berjuang agar ada pemahaman bahwa gedung parlemen bukan rumah laki-laki dalam tradisi orang-orang Melanesia. Bagi Kidu para kandidat bukan masalah tetapi bagaimana memberikan pendidikan kepada masyarakat menantang persepsi tentang kapasitas perempuan dalam klaim kepemimpinan, terutama di PNG sering terjerat dalam refersensi budaya dan tradisi.
“Saya mencoba memisahkan dalam pikiran mereka bahwa calon perempuan tidak menentang konsep hausman [rumah laki-laki],”kata Kidu yang merujuk pada sistem kepemimpinan tradisional di Papua Nugini.
“Kami berbicara tentang bagaimana konsep itu dipindahkan ke gedung parlemen yang tidak ada hubungannya dengan adat,” kata Kidu seraya menambahkan bahwa gedung parlemen itu ibarat burung Cenderawasih sayap kiri kaum perempuan dan sayap kanan kaum laki laki sehingga dalam parlemen terdapat keseimbangan.
Dia menambahkan masuknya kaum perempuan dalam anggota parlemen bisa membawa perempuan dan mengkampanyekan “Dan kami memiliki satu sayap laki-laki dan kami tidak bisa terbang, Rwanda adalah negara kulit hitam di Afrika dan begitu kaum perempuan mendominasi kursi parlemen di sana angka pendidikan dan kesehatan naik dan angka korupsi turun dan kaum perempuan memegang tampuk kekuasaan,” kata Kidu.
Sebenarnya Kidu sudah mengusulkan kebijakan agar kaum perempuan juga bisa memperoleh peluang dalam pemilu dan memberikan contoh bagaimana di Samoa ada konstitusi yang memberikan peluang sejak 2013 setidaknya ada 10 persen agar perempuan masuk dalam parlemen.
Hasilnya dalam Pemulu 2021 lalu Fiame Naomi Mata’afa menjadi Perdena Menteri Samoa. Begitupula di Bougainville Otonomi di PNG sebanyak 39 anggota parlemen terdapat tiga orang perempuan sesuai dengan konstitusi Bougainville.
“Setelah korupsi, budaya menjadi kendala paling menyibukkan setengah lusin kandidat perempuan di PNG yang telah diwancarai Guardian.
Hal ini jelas membuat kaum perempuan PNG saat mengangkat tangan untuk memasuki sistem kekuasaan PNG yang didominasi kaum laki-laki, membuat perempuan menghadapi perlawanan, permusuhan, dan terkadang kekerasan.
“Perempuan menghindar dari pencalonan karena pola pikir ini bahwa itu hanya untuk laki-laki,“ kata Kessy Sawang, salah seorang kandidat anggota parlemen dari Madang Rai Coast, Madang Province, PNG.
Antropolog lulusan Universitas Leiden, Dr JR Mansoben, MA yang khusus mempelajari sistem kepemimpinan tradisional di Papua dan Melanesia menyebutkan bahwa dalam sistem kepemimpinan jelas rumah bujang tidak mungkin kaum perempuan masuk sebab hanya khusus bagi kaum laki-laki.
Hal ini berbeda dalam poltik modern, lanjut Mansoben, harus ada pemisahan dalam tradisi dan pemerintahan modern.
“Sayangnya jangan sampai pola-pola tradisional digunakan untuk kepentingan politik sesaat demi meraih kursi. Ini yang keliru karena jelas merugikan semua pihak karena kaum perempuan juga mampu tampil dalam politik modern,” katanya saat dihubungi jubi.id, Senin (8/8/2022).
Dia menambahkan dalam kepemimpinan bigman atau pria berwibawa yang diperoleh melalu pencapaian individu.
“Sumber kekuasaan terletak pada kemampuan individual, kekayaan material, kepandaian berdiplomasi atau berpidato, keberanian memimpin perang, fisik tubuh yang besar, sifat bermurah hati dan dermawan. Pelaksanaan kekuasaan biasanya dijalankan oleh satu orang,” kata Mansoben.
Rufina Piter anggota parlemen dan gubernur terpilih
Di tengah perjuangan merebut 118 kursi parlemen di Port Moresby tercatat hanya sebanyak 167 calon legislatif perempuan bersaing dengan 3000 kandidat laki laki.
Mengutip https://news.pngfacts.com melaporkan bahwa Rufina Peter perempuan pertama yang baru mendeklarasikan diri sebagai pemenang Pemilu 2022. Rufina Peter dari Partai Konggres Rakyat Nasional telah mengalahkan Gubernur petahana Provinsi Tengah, Roberth Agarobe, dari Partai Pangu Pati, partai tertua di PNG.
Rufina melampaui mayoritas suara mutlak 62.361 suara setelah memenangkan pemilihan di sana. Sedangkan tuan Agarobe urutan kedua dengan 58 917 suara. Rufina, perempuan pertama dalam Pemilu 2022 yang telah dinyatakan menang dalam Pemilu 2022 di Papua Nugini.
Dia akan dilantik menjadi Gubernur Provinsi Tengah dan juga anggota parlemen di Gedung Bulat berbentuk nenas, gedung parlemen PNG di Port Moresby.
Rufina Peter bukanlah gubernur perempuan pertama di PNG karena Dame Josephina Obaja anggota parlemen periode 1977-1982 dan 1997-2002 pernah pula menjadi Gubernur Provinsi Central, PNG.
Josephina Obaja adalah pimpinan Papua Party Besena yang berjuang untuk mengubah bentuk Papua Nugini menjadi Republik Papua Nugini. (Politik di Melanesia Zukifli Hamid, halaman 87).
Ini tujuh anggota parlemen perempuan PNG selama 47 tahun merdeka antara lain:
Pertama Nahan Rooney (1977-1987); kedua Waliyano Cloves (1997-1982); ketiga Dame Josephina Obaja (1977-1982 dan 1997-2000) keempat Dame Carol Kidu (1997-2012); kelima Delilah Gore (2012-2017); keenam Loujaya Kouza (2015-2017), dan ketujuh Julie Soso (2015-2017). (*)
