Papua Nugini mencadangkan penambangan alluvial

Alluvial
Tambang alluvial di Papua Nugini lebih banyak dikerjakan penduduk setempat pemilik tanah. Penambang orang asing dilarang masuk ke dalam pertambangan alluvial- Jubi/https://mine.onepng.com

 

Jayapura, Jubi- Penambangan alluvial atau penambangan terbuka di atas alam termasuk proses penggalian emas dari saluran air. Ini adalah kegiatan nasional yang dicadangkan dengan Kebijakan Pertambangan Aluvial yang melarang orang asing untuk mengambil bagian dan mengekspor emas alluvial. Penambangan ini khusus untuk orang-orang setempat di Papua Nugini.

Hal ini dikatakan Menteri Pertambangan Sir Ano Pala di Parlemen Nasional di Port Moresby, Rabu (30/11/2022) sebagaimana dilansir  The National

Dia mengatakan hal ini di Parlemen ketika menanggapi serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh Wau-Waria MP Marsh Narawec, tentang masalah mengenai eksplorasi dan perizinan pertambangan di daerah Wau, Bulolo dan Gunung Kaindi.

“Salah satu faktor kunci dalam Kebijakan Pertambangan Aluvial (AMP), adalah penambangan aluvial sekarang menjadi kegiatan yang disediakan hanya untuk penduduk setempat. Orang asing dilarang melakukan segala bentuk penambangan aluvial di negara tersebut. Hanya orang Papua Nugini yang mampu melakukan penambangan aluvial dan mengekspor emas aluvial,” katanya.

Sir Ano mengatakan sehubungan dengan status Alluvial Mining Policy (AMP), kebijakan itu diperkenalkan di Parlemen terakhir dan diluncurkan selama Konferensi Pertambangan Aluvial 2021 di Lae Departemen Kebijakan Mineral dan Manajemen Geohazard (DMPGM) telah melakukan kesadaran di seluruh negeri.

“Menanggapi peninjauan kembali perizinan yang ada yang meliputi wilayah Kabupaten Gunung Kaindi, Wau-Waria dan Bulolo, undang-undang saat ini cukup mengatur koeksistensi izin pertambangan aluvial dan izin eksplorasi. Izin penambangan aluvial bisa ada dalam izin eksplorasi dan sebaliknya,” kata Sir Ano.

“Kecuali pertanyaan dan klaim dapat dibuktikan penyalahgunaannya, pertanyaan tentang hibah dan pengaduan dipantau secara ketat oleh Otoritas Sumber Daya Mineral (MRA), perpanjangan izin mengikuti pemeriksaan kepatuhan yang ketat oleh MRA dan diperiksa silang oleh otoritas terkait sebelum rekomendasi dibuat kepada menteri.,”tambahnya.

“MRA adalah salah satu organisasi di mana sistem bekerja dengan baik dan saya merasa nyaman dengan apa yang mereka lakukan dan saran yang mereka berikan kepada saya.”katanya.

Sebelumnya menurut Laporan Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif Papua,  menyebutkan kegiatan penambangan alluvial di Papua Nugini sebagian besar tidak diatur

Laporan tersebut menyatakan bahwa hal ini akan membuat pihak berwenang dan pemangku kepentingan memiliki informasi terbatas tentang segmen pertambangan aluvial dari industri pertambangan.

Laporan pada tahun 2014 (tahun pelaporan) mengatakan penambangan aluvial menyumbang 120.000 ons emas, mewakili sekitar 6 persen dari total emas yang ditambang di PNG, dan K373,4 juta dalam pendapatan ekspor.

“Ada sekitar 49.000 ons perak yang diproduksi senilai K2,3 juta. Undang-Undang Pertambangan 1992, memungkinkan orang untuk menambang mineral aluvial di tanah mereka sendiri dengan cara non-mekanis tanpa memerlukan izin pertambangan,” kata laporan itu.

“Sembilan puluh persen penambang aluvial di PNG menggunakan kotak pintu air yang belum sempurna dan piring panning emas.

“Oleh karena itu, sektor ini sebagian besar tidak diatur, dan ada informasi terbatas tentang ukurannya. Otoritas Sumber Daya Mineral (MRA) memperkirakan ada hingga 80.000 penambang skala kecil dalam kategori ini.”(*)

 

Comments Box
Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Writer: Dominggus MampioperEditor: Syam Terrajana
banner 728x250