Jayapura, Jubi – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua akan mengambil sikap tegas bagi organisasi cabang-cabang olahraga yang periodesasi kepengurusannya telah berakhir dan belum melakukan reorganisasi.
Ditegaskan Sekretaris Umum KONI Papua, George Weyasu, cabor-cabor yang belum melakukan reorganisasi tidak akan dilibatkan dalam semua kegiatan KONI.
“Syarat sebagai anggota KONI juga mengatur bahwa yang menjadi anggota harus tunduk dan taat semua keputusan pada AD RT KONI juga di tingkat musyawarah, bahkan sampai dengan kegiatan pertandingan,” kata George, baru-baru ini.
“Kepengurusan yang sudah berakhir atau akan berakhir lebih dari 6 bulan tidak melakukan musyawarah otomatis tidak dilibatkan dalam semua kegiatan rapat ataupun iven olahraganya. Jadi cabor yang masa periodesasinya sudah lebih dari 6 bulan tidak dilantik, otomatis tidak bisa kita libatkan,” tambahnya.
Ia menyampaikan KONI Papua sudah mendesak sejumlah cabor untuk melakukan reorganisasi. Konsekuensinya, mereka bakal dicoret dari keanggotaan KONI.
“Kalau misalnya atletnya potensial kita atau unggulan itu kita akan cepat fasilitasi supaya bisa segera reorganisasi. Itu konsekuensinya dalam raker bisa kita coret atau keluarkan dari keanggotaan KONI. Untuk itu KONI Papua memfasilitasi cabor untuk menggelar musyawarah, salah satunya seperti Pengprov PRUI Papua dan IPSI Papua,” tekannya.
Ia menyebut kurang lebih ada sekitar 12 cabang olahraga yang sudah habis periodesasi kepengurusannya. Sementara ada beberapa cabor yang sudah melakukan musyawarah namun belum menyerahkan laporan dari kepengurusan yang lama.
“Jadi dari keseluruhannya itu ada 12 cabang olahraga yang kepengurusannya sudah berakhir tapi belum melakukan musyawarah dan KONI Papua fasilitasi pelaksanaannya di sini supaya lebih cepat karena babak kualifikasi PON sudah berjalan mulai bulan Mei nanti. Tanggal 14 Mei sudah dimulai dengan Aeromodelling dan seterusnya sampai bulan November. Untuk itu kita berharap cabor yang belum menyelesaikan supaya cepat,” imbaunya.
“Sebenarnya juga ada cabor yang sudah melakukan musyawarah dan dilantik tetapi laporan SK-nya belum dikasih ke KONI Papua. Nah, kalau dihitung dengan itu, hampir sekitar 15 lebih cabor. Misalnya, salah satunya ada FORKI yang kita berdebat dengan masa waktunya itu, harusnya mereka kasih ke kita serahkan SK-nya supaya bisa kita lihat dari situ. Dan perdebatan masa waktu di semua cabor periodesasi 4 tahun dan SK-nya bisa dikasih supaya kita bisa update. Jadi 3 bulan sebelum berakhir itu KONI sudah menyurati,” pungkasnya.
Sejumlah cabor yang baru saja menggelar musyawarah yakni IPSI Papua, Hapkido, PRUI Papua, dan Muaythai Indonesia (MI) Papua. (*)