Sumenep, Jubi – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Sumenep, Jawa Timur, memberikan bantuan asuransi ketenagakerjaan bagi para petani tembakau. Bantuan tersebut disalurkan melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT tahun 2024.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumenep Heru Santoso di Sumenep, Senin (11/11/2023), menjelaskan bahwa bantuan asuransi ketenagakerjaan bagi petani itu diberikan dalam bentuk program perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
More Read
“Kami berikan perlindungan ini karena petani tembakau masuk kategori pekerja rentan, sedangkan berdasarkan survei yang kami lakukan banyak petani tembakau di Sumenep ini yang belum mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Karena itu, sambung dia, pihaknya memanfaatkan sebagian dana bagi hasil hasil tembakau yang diterima Pemkab Sumenep, untuk membantu para petani tembakau melalui program asuransi ketenagakerjaan tersebut.
Heru menuturkan, saat ini program tersebut sudah dijalankan dan telah memasuki tahap pendataan bagi calon penerima bantuan.
“Ada sekitar 2.400-an petani yang saat ini masuk dalam data dinas dan data ini terus kami lakukan penyempurnaan,” katanya.
Menurut dia, para petani tembakau yang bisa menerima bantuan asuransi ketenagakerjaan ini adalah yang belum mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.
“Karena itu, data yang masuk ke dinas, kami lakukan verifikasi terlebih dahulu,” katanya.
Program bagi petani tembakau ini meliputi program jaminan kecelakaan kerja, dan program jaminan kematian.
“Jadi bentuk bantuan yang kami berikan adalah membayarkan iuran pada penyelenggara jaminan perlindungan sosial tenaga kerja, yakni BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Menurut data Pemkab Sumenep, pagu anggaran DBHCHT Tahun 2024 untuk kabupaten yang berada di paling timur Pulau Madura tersebut sebesar Rp47 miliar.
Dana puluhan miliaran rupiah itu tersebar di enam OPD, yakni Dinas Kesehatan sebesar Rp31 miliar, Dinas Tenaga Kerja Rp682 juta, Satpol PP Rp1 miliar, Dinas Pertanian Rp8,4 miliar, Dinas Sosial Rp2,9 miliar, Diskoperindag Rp600 juta, dan KIHT sebesar Rp2,5 miliar.
Anggaran DBHCHT dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan bidang kesehatan dan perlindungan sosial tenaga kerja di bidang tembakau.
Bantuan DBHCHT di daerah lain
Di daerah lain, bantuan serupa juga mulai disalurkan. Pemkab Majalengka, Jawa Barat, turut menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dari DBHCHT senilai Rp2,61 miliar kepada warga khususnya petani tembakau dan buruh pabrik rokok di daerah itu.
“Program ini bertujuan mendukung kesejahteraan masyarakat yang terdampak oleh rendahnya daya beli saat ini,” kata Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi saat dikonfirmasi di Majalengka, Senin (11/11/2024).
Ia mengatakan bantuan ini diberikan kepada 2.900 keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdiri atas 2.100 petani tembakau dan 800 buruh pabrik rokok.
Dedi menyebutkan masing-masing penerima nantinya mendapatkan Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan berturut-turut atau hingga Desember 2024.
“Penyaluran dana dilakukan melalui Bank BJB untuk memastikan keamanan dan ketepatan sasaran,” katanya.
Ia menjelaskan penyaluran BLT DBHCHT ini merupakan upaya dari pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor tembakau.
Menurut dia, bantuan ini dapat digunakan sebaik-baiknya oleh penerima manfaat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun hal-hal yang lebih produktif.
“Saya ingatkan, jangan sampai dana bantuan ini digunakan untuk hal negatif seperti judi online, karena itu hanya akan merugikan ekonomi keluarga dan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dedi menyampaikan Majalengka sendiri dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau yang berkualitas tinggi, dengan daerah produksi tanaman tersebut berada di Kecamatan Bantarujeg, Lemahsugih, dan Malausma.
Ia menilai program BLT DBHCHT ini dapat mendukung keberlanjutan dan pemberdayaan para petani tembakau di wilayah tersebut.
“Program BLT DBHCHT ini dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan buruh tembakau di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi, serta memperkuat sektor tembakau sebagai salah satu penopang ekonomi daerah,” katanya. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
