Nabire, Jubi – Program transmigrasi ke Papua, terus mendapat penolakan lewat sejumlah aksi dan pernyataan oleh elemen masyarakat Papua. Kali ini, penolakan juga dinyatakan oleh lembaga adat wilayah budaya Meepoga, Provinsi Papua Tengah.
Dewan Adat Meepago yang diwakili Sekretaris Lembaga Dewan Adat Kamuu, Mapia dan Piyaiye (Kamapi) Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, Alexander Pakage menyampaikan menolak tegas program transmigrasi ke Papua, oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
More Read
“Kami menilai program transmigrasi yang direncanakan presiden baru [Prabowo], hanya mau menghancurkan segala segi kehidupan OAP. Karena setelah banyak masyarakat datang ke Papua, kami akan terpinggirkan dan segala hak kami akan diambil alih oleh negara melalui orang non-Papua,” ujar Alexander Pakage kepada Jubi melalui telelpon selulernya, Jumat (8/11/2024).
Menurut Pakage, transmigrasi merupakan program pemerintah untuk memindahkan penduduk dari daerah padat, ke daerah yang jarang penduduknya. Memang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan, pendapatan, dan menyebarkan penduduk ke wilayah baru.
“Namun, program transmigrasi itu kami tolak keras, karena kami OAP menganggap program itu sangat mengancam kelangsungan hidup bagi kami. Program ini hanya mau merampas segala hak kesulungan kami di segala bidang. Baik itu bidang pemerintahan, politik dan ekonomi,” katanya.
Ia mencontohkan, berbagai kota di Papua untuk bidang politik cukup banyak kursi DPRD yang diduduki oleh non-Papua, apalagi di pemerintahan justru dipenuhi oleh kaum migran.
“Semua segi sudah ditutup. Hal-hal seperti ini kami OAP merasa dijajah dan dipinggirkan. Bila transmigrasi itu terjadi di mana-mana, berarti kami menganggap negara dengan sengaja membuat program itu untuk memusnahkan kami orang Papua ras Melanesia di Papua Barat,” katanya.
Transmigrasi kata dia, adalah konsep penjajahan Belanda yang sedang dipakai NKRI terhadap Papua. Transmigrasi adalah konsep penjajahan Belanda di Indonesia pada masa penjajahan, dan ironisnya sekarang sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Ya, transmigrasi adalah program pemindahan penduduk yang dijalankan oleh pemerintah Belanda pada masa penjajahan, dan dikenal dengan sebutan kolonisasi,” ujarnya.
Sementara itu, aktivis lingkungan Papua Tengah Musa Boma mengatakan pihaknya juga ikut menolak transmigrasi.
“Provinsi Lampung pernah menjadi salah satu daerah tujuan utama transmigrasi. Dengan ini, kami menilai Indonesia mulai menjalankan praktik-praktik kolonisasi itu untuk menghancurkan orang Papua, menuju pada pemusnahan,” ujarnya.
Ia nengatakan, dengan digalakkannya kembali program tersebut, OAP menilai pemerintah Indonesia sedang berada pada posisi kebingungan, untuk mempertahankan Papua yang penuh dengan kekayaan alam yang melimpah.
“Jadi mereka [Prabowo dan menterinya] dengan sengaja buat kebijakan itu, arahnya kami sudah paham, makanya kami tolak,” ujarnya. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
