Nabire, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau Musrenbang RKPD, ini merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan di daerah otonom baru. .
Musrenbang digelar di aula KSK Bukit Meriam Nabire selama dua hari, Rabu-Kamis, (3-4/ 2023). Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk mengatakan momentum hari ini akan mempercepat perjalanan Provinsi Papua Tengah. Pertama kalinya semua pemangku kepentingan di wilayah yang dipimpin duduk dan berkumpul bersama-sama dalam satu program untuk membahas dan mendiskusikan serta menetapkan program dan kegiatan pembangunan dalam satu tahun anggaran di tahun 2024.
“Kita semua berharap dalam proses pelaksanaan Musrenbang ini mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan dan efisien, efektif, partisipatif dan akuntabel sehingga bermuara pada pencapaian dokumen perencanaan yang semakin berkualitas,” kata Haluk, Kamis, (4/5/2023).
Pada momentum itu, pihaknya meluncurkan program Kartu Otsus Sehat atau Ko Sehat Papua Tengah. Hal itu sesuai dengan prinsip dasar bahwa OAP ber-KTP Papua Tengah selain mendapat jaminan kesehatan sebagai WNI.
“Sebagai peserta BPJS Kesehatan, juga OAP Papua Tengah mereka mendapat paket manfaat dari dana Otsus guna mengcover pembiayaan yang tidak ditanggung dalam paket pembiayaan BPJS. Untuk itulah Pemprov Papua Tengah meluncurkan Program Kartu Otsus Sehat atau Ko Sehat Papua Tengah dengan sumber dana dari dana Otsus diperuntukkan bagi OAP ber-KTP Papua Tengah,” kata dia.
Diharapkan Program “Ko Sehat Papua Tengah” ini dapat mengantisipasi persoalan seperti rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, penyediaan peti mati, pembiayaan makan minum keluarga yang mendampingi pasien dan sebagainya.
Pada 2023, dialokasikan dana sebesar 57.5 miliar dengan perincian alokasi untuk membayar Premi Penduduk Papua Tengah sebanyak 1.000.016.549 OAP dengan besaran sebesar 29.3 miliar dan untuk program Kartu Otsus Sehat sebesar 28.2 miliar dalam bentuk bantuan keuangan daerah.
“Pada kesempatan yang baik ini saya berpesan bahwa forum strategis ini harus mampu dimanfaatkan secara maksimal serta dapat menjadi ruang instruksi konstruktif dalam melahirkan berbagai kebijakan solutif untuk menjawab berbagai isu strategis pembangunan di Papua Tengah sesuai tema Musrenbang Papua Tengah Tahun 2024,” ucapnya.
Tema Musrenbang yaitu “Papua Tengah, Sehat, Cerdas dan Produktif” sangat relevan karena didasarkan pada kondisi riil yang ada di Papua Tengah pada saat ini.
“Berdasarkan overview dari Bappenas bahwa terdapat 6 dari 8 kabupaten yang ada di Papua Tengah dengan Indek Ketersediaan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan masih dibawah nasional dan Provinsi. Dan terdapat 6 dari 8 kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan diatas provinsi dan nasional, yaitu kabupaten Puncak Jaya, Paniai, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya dan Deiyai,” kata dia.
Terdapat 6 dari 8 kabupaten yang memiliki Indeks Kapasitas Fiskal Daerah rendah yaitu kabupaten Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Dogiyai, Intan Jaya dan Deiyai. Kabupaten Mimika memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja dibawah provinsi dan nasional. Terdapat 5 dari 8 kabupaten yang memiliki umur harapan hidup dibawah provinsi dan nasional yaitu kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya dan Deiyai. Terdapat 4 dari 8 kabupaten yang memiliki indeks ketersediaan ke rumah sakit di bawah provinsi dan nasional yaitu kabupaten Puncak Jaya, Paniai, Dogiyai, Intan Jaya.
Terdapat 4 dari 8 kabupaten yang memiliki indeks ketersediaan aksebilitas ke Puskesmas yaitu kabupaten Puncak Jaya, Paniai, Dogiyai dan Intan Jaya. Terdapat 6 dari 8 kabupaten yang memiliki prevalensi stunting tinggi yaitu kabupaten Puncak Jaya, kabupaten Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Paniai dan Mimika. Terdapat 6 dari 8 kabupaten yang memiliki harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dibawah provinsi dan nasional yaitu kabupaten Puncak Jaya, Paniai, Puncak, Deiyai, Intan Jaya dan Dogiyai.
Terdapat beberapa kabupaten yang memiliki tenaga pendidik dengan tingkat pendidikan guru lebih kecil dari S1/D4 di atas provinsi dan nasional.
Menurut dia, rasio murid guru tingkat SD dan SMP dibawah standar angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar tingkat SD, SMP dan SMA sederajat serta angka partisipasi sekolah di bawah provinsi dan nasional.
Plt. Kepala Bapperida Papua Tengah, Ukkas mengatakan, Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2024 ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan dalam rangka menyempurnakan rencana RKPD Papua Tengah Tahun 2024.
‘”Melalui forum ini diharapkan dapat menyepakati hal-hal sebagai berikut yaitu menyepakati isu strategis permasalahan pembangunan, menyepakati tema pembangunan dan menyepakati pembangunan dan menyepakati prioritas pembangunan,” katanya. (*)
