Pj Gubernur Papua Pegunungan diminta rangkul semua elemen masyarakat

Papua
Pj Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, saat tiba di Bandara Wamena, Selasa (22/11/2022) pagi. – Jubi/Imma Pelle

Jayapura, Jubi – Penjabat atau Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo menginjakkan kakinya di Wamena pada Selasa (22/11/2022) pagi, dan disambut para Bupati se-Pegunungan Tengah serta masyarakat.

Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem menilai meski hingga kini ada pro dan kontra mengenai pembentukan tiga DOB di Papua, namun hal itu tidak dapat dihindari.

Pasalnya, pemerintah pusat telah menetapkan dalam sebuah undang-undang, dan kenyataan itu harus bisa diterima kedua belah pihak.

banner 400x130

“Itu salah satu tugas yang harus dilakukan Pj gubernur, bagaimana merangkul baik yang pro maupun kontra, itu hal utama. Baik yang menerima dan menolak sewaktu-waktu bisa diundang duduk bersama untuk membicarakan bagaimana roda pemerintahan yang akan dijalankan nantinya bisa berjalan dengan baik dan terkendali,” kata Hesegem kepada Jubi, Selasa (22/11/2022).

Menurutnya, kehadiran Pj gubernur ditugaskan negara untuk mempersiapkan seluruh perangkat kerja roda pemerintahan yang akan dijalani nantinya. Tugas selanjutnya ialah bagaimana proses pemilihan legislatif dan gubernur definitif, dapat dilakukan tanpa ada masalah atau pun konflik.

“Itu bagian penting yang harus beliau agendakan, harus disukseskan tanpa ada permasalahan termasuk pemilihan legislatif,” katanya.

Meski begitu ia khawatir jangan sampai orang-orang atau pejabat yang ditempatkan nantinya punya kepentingan-kepentingan tertentu, bahkan yang terselubung dengan kepentingan pejabat yang akan maju nantinya di Papua Pegunungan 2024 mendatang.

“Saya sangat mengharapkan Pj gubernur tidak punya kepentingan untuk salah satu bakal kandidat yang akan maju di Pegunungan ini, tetap independen dan sukseskan proses pemilihan itu, sehingga proses pemilihan ini berjalan tanpa ada konflik,” katanya.

Jika hal itu dapat dilakukan, kata Hesegem, maka Provinsi Papua Pegunungan bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Namun jika punya kepentingan terselubung di dalamnya, ditakutkan beberapa kandidat bisa menjadi persoalan lalu masyarakat yang menjadi korban.

Selain itu, penerimaan ASN juga harus memprioritaskan Orang Asli Papua lebih khusus di pejabat-pejabat, jika yang ditempatkan lebih banyak non-Papua pasti OAP akan ngotot dan pemerintahan tidak bisa berjalan baik.

“Banyak hal yang harus Pj gubernur pikirkan, begitu juga mengenai keamanan, yang lebih banyak dipengaruhi akibat konsumsi minuman beralkohol dan banyak juga jatuh korban akibat itu. Sehingga, harapannya dalam 100 hari kerja Pj gubernur mampu juga memberantas minol dan menjadi perhatian,” katanya.

Begitu pun keterbukaan dengan semua elemen masyarakat, tidak bisa memandang hanya satu kelompok saja, tetapi bagaimana pendekatan dengan gereja, masyarakat, tokoh-tokoh, LSM harus menjadi perhatian Pj Gubernur.

“Yang terpenting tidak terpengaruhi oleh orang-orang yang punya kepentingan kelompok tertentu, tidak boleh terpengaruh dengan masukan-masukan tertentu, karena kabupaten-kabupaten Provinsi Papua Pegunungan bukan milik orang tertentu, tetapi milik warga negara dan negara,” katanya. (*)

Comments Box

Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
banner 400x130    banner 400x130
banner 728x250