Waghete, Jubi – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Deiyai, Papua, punya keinginan besar agar seluruh masyarakat yang mendiami lima distrik yang tersebar di 67 kampung itu, memiliki dokumen kependudukan.
Kepala Dinas Dukcapil Deiyai, Benior Kotouki menyebutkan, menyangkut kepemilikan dokumen kependudukan, sejak Kabupaten Deiyai dimekarkan dari Kabupaten Paniai tahun 2009 hingga tahun 2018, per tanggal 9 Juni 2018 warga Deiyai yang merekam KTP-el hanya 0,42 persen atau 300 warga.
“Namun sampai tanggal 4 Agustus 2022, tercatat 10.800 jiwa lebih atau 12 persen tercatat di Ditjen Dukcapil Kemendagri,” ujar Benior Kotouki dibalik selularnya kepada Jubi, Kamis, (4/8/2022).
Hal itu terjadi lantaran, pihaknya belum memiliki alat-alat pencatatan kependudukan yang memadai, sehingga kerapkali diperbantukan dari kabupaten tetangga.
“Alat-alat yang sementara kami gunakan adalah bantuan dari kabupaten-kabupaten tetangga. Jadi kami saling membantu dan menjaga dalam pelayanan kependudukan agar masyarakat Deiyai bisa terlayani dengan baik,” ungkapnya.
Selama tiga tahun berturut-turut, lanjut Kotouki, semua alat perekaman mulai dari komputer, laptop, hingga perangkat internet dan lainnya dicuri.
“Semua barang dicuri habis-habisan. Kami tutup pintu dan jendela pakai teralis besi juga tetap sama saja, masih saja dicuri. Ini kendala kedua yang kami alami setelah sebelumnya anggaran yang kurang,” katanya.
Kotouki mengatakan, pihaknya memiliki motto ‘mencari dan menemukan’, namun motto tersebut tidak pernah terwujud karena tidak pernah turun ke lapangan akibat hal teknis.
“Untuk itu, saya minta kepada DPRD Deiyai dan pimpinan daerah mendukung penuh. Sebab selama ini kami tidak bisa memberikan perekaman e-KTP kepada lima distrik dan 67 kampung. Kami mau melakukan pelayanan di kampung-kampung, distrik-distrik, kasihan kita punya masyarakat. Mereka datang dari Kapiraya keluarkan uang besar, datang dari Tigi Barat keluarkan ongkos transportasi yang besar untuk melakukan perekaman e-KTP, sementara hasilnya kadang tidak memenuhi keperluan masyarakat,” ujarnya.
Ia meminta kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar bekerjasama agar target nasional yang ditujukan kepada Deiyai bisa terwujud sebelum tahun 2024.
Walaupun banyak rumor beredar bahwa Deiyai bakal mendapatkan jumlah DPT lebih rendah pada Pemilu 2024, namun ia optimistis bisa terwujud asal semua pihak bekerjasama.
“Saya rasa Deiyai belum terlambat, kita kerja sama-sama. Ketika kami buka kantor Dukcapil di Deiyai, sampai hari ini kami belum pernah memiliki alat untuk melancarkan pelayanan kependudukan. Saling mendukung antara OPD untuk mewujudkan target nasional kepada Deiyai,” ucapnya.
Menanggapi ini, Ketua Fraksi PKB DPRD Deiyai, Naftali Magai meminta Bupati Deiyai Ateng Edowai dan Ketua DPRD Deiyai Petrus Badokapa menganggarkan dana khusus pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2022 agar Dukcapil bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
“Saya berharap kepada saudara Bupati Deiyai dan saudara Ketua DPRD Kabupaten Deiyai segera anggarkan khusus pada ABT 2022 supaya pelayanan dukcapil bisa lancar. Jangan kita hanya harap gampang. Target nasional harus dikejar,” kata Magai. (*)
