Nabire, Jubi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dogiyai, Polda Papua maupun Polres Dogiyai dan Pj Gubernur Papua Tengah dinilai hanya mengangkat ke permukaan soal kerugian material yang dimiliki oleh warga pendatang.
Sementara korban jiwa maupun kerugian material yang menimpa warga asli Papua di Dogiyai sama sekali tidak pernah disinggung.
Contohnya seperti kejadian pada hari Sabtu lalu, tercatat sebanyak 27 unit rumah tinggal, 51 unit kios, 9 unit ruko, 11 unit mobil truk, 20 unit sepeda motor, 1 unit alat berat excavator dan 6 unit bangunan kantor Pemkab Dogiyai.
Sedangkan untuk korban jiwa dan luka-luka akibat peristiwa tersebut, tercatat 1 orang meninggal dunia. Korban luka dari warga sipil 3 orang dan 4 personel Polri yang kemudian saat itu juga dievakuasi ke RSUD Nabire guna perawatan intensif.
Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai, Laurensius Goo yang sejak kejadian awal berada di Dogiyai kepada Jubi mengatakan, dalam kerusuhan itu menyebabkan sebanyak 356 warga pendatang terpaksa mengungsi dari tempat tinggalnya ke sejumlah lokasi yang aman.
Lima orang warga pendatang yang sempat dinyatakan hilang, 4 diantaranya sudah berhasil ditemukan dan tersisa 1 orang dalam pencarian. Informasi yang beredar 1 orang yang belum ditemukan adalah Jhoni yang kesehariannya berprofesi sebagai konsultan bangunan.
“Pada Sabtu, (12/11/2022) ada juga warga asli Papua meninggal dunia akibat tembakan peluru oleh aparat keamanan. Karena selama ini dimuat dalam sejumlah berita itu hanya kerugian dan korban dari non Papua saja dan banyak rumah warga dan motor dibakar di sepanjang ruas jalan Ikebo, maka saya mau tegaskan nyawa org asli Papua pun jadi korban,” kata anggota DPRD Dogiyai, Laurensius Goo, Kamis, (24/11/2022).
Untuk itu, diharapkan kepada Pj Gubernur Papua Tengah agar jeli melihat serta memberikan pelayanan terbaik kepada warga asli Papua maupun pendatang.
“Kalau (nanti) ibu Penjabat Gubernur datang ke Dogiyai akan saya sampaikan hal itu,” ucapnya.
Ia mengaku sedih sebab ada banyak pihak mengkotak-kotakkan warga sipil sehingga hal itu menimbulkan perpecahan yang cukup besar.
“Saya sebagai wakil rakyat Dogiyai merasa sedih, kalau kita hanya sepihak. Karena semua warga entah OAP atau non OAP itu kita punya,” katanya.
Penjabat Gubernur Papua Tengah, dr. Ribka Haluk mengatakan akan melihat dari dekat kondisi pasca-kerusuhan pada Sabtu (12/11/2022) dan Minggu, (13/11/2022).
“Saya telah mendapatkan laporan dari Kapolres Dogiyai Kompol Samuel Tapiratu dengan laporan yang lengkap,” kata dr. Ribka Haluk belum lama ini. (*)