Jayapura, Jubi – Sembilan orang meninggal dunia dan ratusan lainnya terluka akibat konflik Pilkada (pemilihan kepala daerah) di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah sejak hari pencoblosan Pilkada serentak pada 27 November 2024 hingga kini.
Demikian disampaikan Kapolda Papua Tengah Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare melalui siaran pers yang diterima Jubi, Selasa (11/3/2025).
More Read
Polda Papua Tengah mencatat warga yang terluka akibat bentrok antara dua kubu pendukung pasangan calon (paslon) kepala daerah di Puncak Jaya mencapai 428 orang.
Sedangkan sembilan korban meninggal dari kedua pihak yang bentrok disebutkan berinisial YW, AW, PW, NE, LT, AK, KM, EA, dan Y.
“Korban luka-luka 428 orang, 301 orang dari pendukung paslon 01 dan 127 orang korban dari pendukung paslon 02,” kata Brigjen Pol Alfred.
Bentrok antara pendukung paslon kepala daerah di Puncak Jaya itu tidak hanya menyebabkan korban nyawa dan korban luka, tetapi juga mengakibatkan ratusan rumah warga, fasilitas publik, dan puluhan kendaraan terbakar.
Kepolisian mencatat, rumah warga yang terbakar sebanyak 177 unit. Kemudian 1unit bangunan Sekolah Dasar Pruleme dan Kantor Balai Desa Trikora. Sedangkan kendaraan yang terbakar sebanyak enam unit mobil double cabin, satu truk, dan 11 sepeda motor.
Bentrok antarpendukung paslon kepala daerah itu juga menyebabkan 1.993 warga mengungsi ke berbagai lokasi di kabupaten itu. Sebanyak 47 warga mengungsi ke Mapolres Puncak Jaya, 431 warga ke Kodim 1714 Puncak Jaya, 509 warga mengungsi di halaman Gereja GIDI di Mulia, 900 warga mengungsi di Sekolah Al Kitab Mulia, 38 warga mengungsi di Masjid Al Mujadidin, 23 warga mengungsi ke Polsek Mulia, dan 8 warga mengungsi ke Koramil Mulia.
Kapolda mengatakan ada berbagai alat perang yang disita dari pendukung kedua kubu paslon bupati, di antaranya 8.789 anak panah, 460 tali busur panah, 497 busur panah,d an 18 kapak. Kemudian 2 pucuk senapan angin, 2.500 katapel, 1 katapel rakitan, 1 unit HT, 10 atribut kepala perang, 6 buah meriam kaleng, dan 512 parang.
Kepolisian menyatakan, bentrok kedua kubu paslon kepala daerah Puncak Jaya pecah sejak 27 November 2024 hingga 5 Februari 2025. Sempat mereda, bentrokan kembali pecah pada 12 Februari 2025 hingga 3 Maret 2025.
“Melihat situasi seperti itu, saya bersama dengan Forkompinda mengambil alih melakukan tindakan kepolisian untuk menghentikan konflik ini,” ujar Alfred Papare.
Polisi telah mengamankan enam orang yang diduga pimpinan atau kepala perang dari kedua pihak yang terlibat bentrokan. Keduanya kini sedang menjalani pemeriksaan.
“Apabila terbukti sebagai penanggung jawab atau kepala perang dalam bentrok itu, polisi akan menetapkan mereka sebagai tersangka,” kata Alfred Papare.
Sepakat berdamai
Kapolda Papua Tengah Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare mengatakan kedua paslon yang pendukungnya terlibat bentrok telah sepakat berdamai dengan dimediasi Gubernur Papua Tengah pada Senin (10/3/2025).
Namun, menurutnya proses hukum yang akan dilaksanakan tetap berlanjut.
“Sebab, mesti ada pertanggungjawaban hukum terhadap dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat akibat bentrok kedua kubu paslon itu,” ujarnya.
Penjabat Bupati Puncak Jaya Yopi Murib mengimbau seluruh masyarakat Puncak Jaya, intelektual, mahasiswa, tokoh gereja, dan tokoh-tokoh masyarakat bahwa apa yang dilakukan Kapolda Papua Tengah bertujuan mewujudkan keamanan dan kedamaian di Puncak Jaya, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa.
“Karena itu, mulai hari ini dan seterusnya tetap akan dilakukan razia. Saya meminta warga dari Kabupaten Puncak yang ada di Sinak, Yambi, Ilu, dan daerah lain yang ingin perang untuk tidak datang ke Mulia, sebab aparat keamanan akan menindak tegas. Jangan ada lagi keinginan untuk perang,” kata Yopi Murib.
Mengenai penyelesaian secara adat, menurut Yopi Murib, akan dilakukan setelah pelantikan bupati terpilih. Ia mengimbau seluruh aparatur sipil negara dan warga untuk kembali beraktivitas seperti biasa.
Dalam siaran pers tertulis itu, Komandan Kodim atau Dandim 1714 Puncak Jaya Letkol Inf Irawan Setya Kusuma menyebutkan unsur TNI selalu siap mem–back up aparat kepolisian dalam penegakan hukum, termasuk melakukan razia alat perang.
“Kegiatan razia dan sweeping ini tentu tidak sampai di sini saja, tapi terus berlanjut sampai betul-betul Mulia ini bersih dari potensi-potensi konflik, termasuk alat perang,” katanya.
Ia mengimbau seluruh masyarakat Puncak Jaya untuk beraktivitas seperti biasa.
“TNI bersama Polri akan menjamin kondusivitas di Kabupaten Puncak Jaya, selain itu sudah ada kesepakatan perdamaian antara kedua paslon bupati yang difasilitasi Gubernur Papua Tengah,” ujarnya.
Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara juga meminta masyarakat dari kedua kubu paslon bupati untuk menghentikan peperangan. Ia juga mengimbau seluruh pendukung paslon yang tidak berdomisili di kota Mulia untuk segera kembali ke distrik dan kampung masing-masing.
“Kami dari aparat keamanan TNI dan Polri, didukung pemerintah daerah, akan terus melakukan razia sampai situasi kamtibmas di Puncak Jaya betul-betul kondusif. Stop perang dan segera kembali ke distrik dan kampung masing-masing,” kata Kuwara. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
