Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua Pegunungan, pada Jumat (24/3/2023), melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi regulasi pengelolaan keuangan daerah provinsi dan kabupaten se-Papua Pegunungan 2023 di salah satu hotel di Kota Jayapura.
Delapan bupati beserta jajarannya di wilayah Papua Pegunungan turut hadir, dan Wakil Menteri Dalam Negeri beserta jajaran Kemendagri lainnya pun turut hadir sebagai pemateri.
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, mengatakan dasar pelaksanaan rapat koordinasi dan sosialisasi regulasi pengelolaan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 18 ayat 1, 2 Undang-Undang nomor 16 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
Menurutnya, pentingnya meningkatkan sinergitas dan kolaborasi baik pemerintah provinsi beserta seluruh OPD yang ada, juga para bupati beserta jajarannya dalam pengelolaan keuangan, aset daerah dan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia menuturkan sebagai daerah otonomi baru, Papua Pegunungan dihadapkan pada berbagai masalah, baik soal keamanan, terbatasnya dukungan anggaran daerah, terbatasnya jumlah dan kualitas SDM, dimana semuanya belum sesuai kebutuhan dalam mendorong peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan kondisi anggaran yang masih terbatas itu, pemerintah dituntut untuk melaksanakan pengelola keuangan daerah secara tertib. Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, semuanya itu juga harus didukung dengan kualitas SDM yang mumpuni,” ujar Kondomo.
Untuk itu, ia berharap melalui kegiatan yang dilaksanakan ini dapat meningkatkan kemampuan pengetahuan peserta, khususnya di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahapan perencanaan penganggaran, pelakasanaan dan penatausaaan serta pertanggungjawaban.
“Diharapkan dengan diadakan kegiatan ini, ke depan pengelolaan keuangan daerah provinsi dan kabupaten se-Papua Pegunungan sinergi dan lebih optimal dalam mewujudkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, mengatakan langkah yang dilakukan Pemprov Papua Pegunungan sangat diapresiasi, dimana dengan aturan-aturan pengelolaan keuangan, kebijakan dan informasi terkini maka APBD bisa disusun dengan baik kemudian dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik pula.
“Sehingga belanja dan pendapatan bisa digenjot dari awal realisasi tinggi dan bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata Agus Fatoni.
Ia pun berpesan dengan adanya otonomi daerah dan otonomi khusus, diharapkan setiap daerah semakin mandiri, oleh karena itu perlu berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga perlahan-lahan daerah dapat mandiri dan tidak terlalu tergantung dengan pemerintah pusat.
“Maka kegiatan-kegiatan seperti ini juga perlu dilakukan untuk mencari terobosan-terobosan dan solusi ke depannya,” katanya.
Meski diketahui bersama ada beberapa kabupaten di Papua Pegunungan yang masuk dalam kategori rawan, ia menyebut hal ini yang perlu didorong bersama karena jangan sampai anggaran sudah sedikit, kemudian tidak terserap atau terealisasi dengan baik.
“Maka kita perlu menyamakan langkah dan pemahaman bersama yang paling penting adalah memahami aturan, karena sering kali karena tidak paham aturan kemudian ragu-ragu dalam melaksanakannya. Maka setelah aturannya paham kita yakin melaksanakannya realisasi APBD bisa maksimal sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat,” katanya. (*)
