Wamena, Jubi – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Jayawijaya dan organisasi perangkat daerah atau OPD menggelar pertemuan bersama Pejabat Eselon I dari Kementerian Koperasi dan UKM di gedung otonom Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Senin (20/3/2023) sore.
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), Luhur Pradjarto, menyebut tujuan utama kedatangannya menindaklanjuti pertemuan dengan Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya, Karel Tehupuring, beberapa waktu lalu.
More Read
“Kami ingin program koperasi di kementerian didukung dalam pengembangan dan melakukan sinkronisasi untuk menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Jayawijaya untuk menumbuhkan perekonomian di daerah ini,” kata Luhur Pradjarto.
“Dalam hal ini tentu pelakunya adalah koperasi dan UMKM,” imbuhnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya, Karel Tehupuring, menjelaskan hasil diskusi bersama Bupati Jayawijaya dan seluruh OPD se Kabupaten Jayawijaya ditemukan ada beberapa hal yang harus dibenahi oleh Pemkab Jayawijaya, khususnya dinas terkait yang menangani koperasi dan UMKM.
“Karena tadi kita sudah melakukan diskusi panjang terkait bagaimana koperasi dan UMKM di Jayawijaya ini bisa tumbuh dan berkembang,” katanya.
Lebih lanjut Tehupuring menjelaskan bahwa program-program dari Kementerian Koperasi bisa sejalan dengan di sini dan juga hambatan-hambatan yang selama ini terjadi di Jayawijaya.
Sementara itu, Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, mengatakan atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Jayawijaya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kedatangan staf ahli Kementerian Koperasi untuk membahas perkembangan koperasi serta UMKM di wilayahnya.
“Kami berharap agar kehadiran Bapak dan Ibu dapat memberi pencerahan bagi para pelaku usaha untuk dapat meningkatkan usahanya di masing-masing khususnya usaha kecil dan menengah,” katanya.
Bupati Banua menjelaskan perkembangan perkoperasian di Jayawijaya sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia pengelola yakni kemampuan pengurus, pengawas, dan karyawan dalam mengelola koperasi. Oleh sebab itu, untuk mengembangkan usaha koperasi dibutuhkan dukungan, baik dari pemerintah daerah maupun pusat.
“Selain itu, pengelolaan koperasi secara eloktronik sudah wajib di zaman serba digital ini. Koperasi yang dikelola secara manual dapat tertingal bahkan terancam bubar,” katanya.
“Sangat dibutuhkan dukungan, minimal melalui suatu aplikasi, selanjutnya magang, pengelola koperasi, pendampingan oleh petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL) serta pusat layanan usaha terpadu (PLUT), sebagai bengkel pembinaan manajemen usaha. Yang manjadi program prioritas Kementerian Koperasi dan UMKM kami sangat dambakan hadir di Kabupaten Jayawijaya,” pungkasnya. (*)
