Wamena, Jubi – Pro kontra mengenai rencana pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan di Distrik Welesi, Kabupaten Jayawijaya hingga kini masih berjalan alot atau belum menemui titik terang.
More Read
Pada Rabu, 17 Mei 2023, masyarakat kembali mendatangi kantor sementara Gubernur Papua Pegunungan dengan maksud dilakukan mediasi, namun salah satu pihak uang berbeda pendapat tidak hadir.
Bonny Lani, seorang warga yang melakukan aksi, menyebut jika Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meminta untuk dilakukan mediasi, namun salah satu pihak tidak hadir.
“Sehingga, jika belum ada pembicaraan yang pasti mengenai rencana pembangunan kantor gubernur itu, tidak boleh dulu ada kegiatan pembangunan di lokasi itu,” kata Bonny Lani.
Untuk itu pihaknya pun masih menunggu mediasi yang kembali akan dijadwalkan pemerintah provinsi untuk membicarakan hal ini, sehingga adanya poin-poin yang perlu disepakati.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Asisten I Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Wasuok Demianus Siep, yang menerima massa aksi menyebut pada dasarnya pemerintah provinsi hanya memfasilitasi kedua kelompok.
Siep mengatakan baru-baru ini telah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan mengenai batas lahan yang diserahkan kepada pemerintah. Namun patok yang telah dibuat kembali dicabut oleh kelompok yang kontra.
“Oleh karena itu kami mau kemarin itu ada datang kelompok lainnya. Kami mau ada kelompok yang sudah serahkan lokasi itu dengan yang kontra, supaya sama-sama hari ini duduk kita fasilitasi untuk dua kelompok ini bicara letak kesalahan dimana, kepemilikan hak itu sebenarnya ada dimana, kelompok pro atau yang kontra dan kami ingin dengar langsung,” kata Siep.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah menjadwalkan ulang mediasi pada Senin (22/5/2023) pekan depan dengan memanggil kedua kelompok yang pro dan kontra.
“Kalau memang tidak ada titik temu, solusi terakhir mungkin kita akan cari lokasi lain,” kata Siep. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
