Wamena, Jubi – Aktivis HAM, Theo Hesegem, minta empat pemerintah daerah yakni Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Nduga, Lanny Jaya, dan Yahukimo bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, memberikan perhatian khusus kepada pedagang kios dan mama-mama di pasar Sinakma yang terdampak amuk massa pada 23 Februari 2023 lalu.
“Peristiwa kerusuhan bulan lalu itu telah merugikan dan mengorbankan harta benda dan nyawa manusia orang asli Papua maupun non-Papua sehingga kami minta kepada pemerintah dari empat kabupaten dan Provinsi Papua Pegunungan berlaku adil kepada semua pihak yang menjadi korban dan merasa dirugikan akibat peristiwa tersebut,” kata Alex Hesegem kepada Jubi, Selasa (21/3/2023).
“Para pedagang kios dan mama-mama pasar yang berjualan di Sinakma dan sekitarnya terdampak langsung atas kejadian itu. Akibatnya, sampai sekarang masih banyak kios yang tutup karena sepi pembeli. Barang dagangan mamamama pasar juga sampai membusuk,” katanya.
“Oleh sebab itu kami minta kepada empat pemerintah daerah dan Provinsi Papua Pegunungan bisa memperhatikan para pedagang kios yang terkena dampak ini supaya mereka juga merasa diperhatikan. Dalam artian, mereka para pedagang kios ini juga layak diberikan bantuan sosial,” imbuhnya.
“Selain itu juga mama-mama OAP yang sering jualan di pasar Sinakma juga merasakan hal yang sama karena saat kejadian itu mereka banyak yang lari meninggalkan jualannya hingga sampai membusuk di pasar karena ditinggal dua minggu lebih,” kata Hesegem.
Hesegem juga berharap aktivitas perekonomian tidak boleh lumpuh karena sejak kejadian itu perputaran perekonomian masyarakat lumpuh total.
“Pertanyaannya adalah orang- orang yang merasa dirugikan itu siapa yang mau bertangung jawab,” katanya.
“Saya pernah sampaikan kepada Sekda Jayawijaya dan Asosiasi Bupati Papua Pegunungan, minta semua korban terdampak kejadian itu harus ada perhatian dan pergantian khusus. Selain dari korban meninggal dan korban luka karena saat itu sumber pendapatan mama-mama pasar dan para pedagang kios tidak ada,” katanya.
Hesegem mengatakan perlu dilakukan pendataan kepada pedagang kios yang merasa dirugikan akibat amuk massa itu.
“Baik warga non-OAP maupun OAP itu harus dilakukan pemerataan tanpa memandang dari segi apapun karena mereka statusnya sama-sama korban. Kalo pemerintah hanya perhatikan warga OAP, lalu warga non-OAP tidak diperhatikan, maka akan muncul diskriminasi,” katanya.
Lebih lanjut Hesegem mengatakan masyarakat Wamena hidup dalam kemajemukan. Penduduk Wamena berasal dari berbagai daerah. Untuk menjaga keutuhan dan persatuan masyarakat di Jayawijaya, harus dilakukan langkah-langkah untuk pemulihan.
“Jadi penting sekali untuk pemerintah melakukan pemulihan kepada mereka, baik itu korban meninggal dunia, luka-luka, maupun korban kehilangan harta benda seperti para pedagang kios dan mama-mama di pasar Sinakma, agar mereka merasa dapat perhatian pemerintah,” pungkasnya. (*)
