Merauke, Jubi – Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah di seluruh Indonesia untuk menyeriusi persoalan kondisi gagal tumbuh pada anak atau stunting di daerahnya masing-masing. Penurunan stunting oleh presiden harus menjadi target penyelesaian, sehingga pengembangan sumber daya manusia Indonesia dapat ditingkatkan.
Bupati Merauke, Romanus Mbaraka kepada Jubi Kamis (2/2/2023) menyatakan, Presiden Jokowi dalam Rakornas kepala daerah dan Forkopimda se Indonesia tahun 2023 di Sentul International Convention Centre (SICC) Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu, mengarahkan para kepala daerah untuk mengatasi persoalan stunting dan juga gizi buruk.
“Presiden berbicara bagaimana mengantisipasi inflasi, lalu juga bagaimana para kepala daerah dituntut untuk sama-sama mengatasi persoalan stunting yang ada, terutama yang berkaitan dengan gizi buruk,” kata Mbaraka.
Menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi, Mbaraka mengaku telah melakukan rapat evaluasi terkait kegiatan pembangunan di Kabupaten Merauke, termasuk juga melanjutkan perintah presiden agar daerah dapat menurunkan kasus stunting. Rapat evaluasi dimaksud diikuti para pimpinan organisasi perangkat daerah dan staf Pemkab Merauke.
“Dalam rapat evaluasi itu saya minta agar masing-masing OPD dalam merencanakan giat belanja di tahun anggaran 2023 dan besok untuk 2024, agar betul-betul dapat korelasi dengan kebijakan presiden. Terutama Terkait dengan arahan presiden menyangkut stunting, inflasi dan giat pembangunan lainnya. Karena ini demi negara kita,” ujarnya.
Mbaraka mengatakan dalam rapat evaluasi di Merauke, ia juga mengarahkan para pimpinan instansi Pemkab Merauke agar wajib berkoordinasi dengan Pemprov Papua Selatan. Sehingga ada koneksitas pemerintahan dalam semua urusan dan perencanaan pembangunan di daerah.
“Karena sudah menjadi provinsi, maka kami harus wajib berkoordinasi dengan pemprov Papua Selatan agar terjadi koneksitas dalam semua urusan dan perencanaan pembangunan di daerah, sehingga Kabupaten Merauke dari hari ke hari tetap tumbuh, dan juga berada dalam kondisi yang lebih baik untuk besok,” tuturnya.
Selain itu, tambah Mbaraka, seluruh organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkab Merauke diarahkan untuk mempersiapkan serta bertanggung jawab dalam urusan administrasi belanja dan realisasi program/kegiatan di lapangan. Dengan demikian kualitas pekerjaan juga administrasinya dapat diawasi dan berjalan sesuai dengan perencanaan.
Tahun lalu, Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke mencatat per Agustus 2022 sebanyak 2.015 atau 16,2 persen anak balita (bayi di bawah lima tahun) di Merauke menderita stunting. Sesuai data Dinas Kesehatan pula, ada 12.466 anak balita yang diukur dan ditimbang di berbagai Posyandu.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, dr Nevile Muskita mengatakan, data jumlah balita dengan stunting tersebut dilaporkan oleh petugas kesehatan dari seluruh puskesmas di Merauke melalui aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (E-ppgbm).
“Sesuai data E-ppbgm per Agustus 2022, tercatat 2.015 balita yang stunting. Jumlah anak balita yang diukur dan ditimbang sebanyak 12.466 orang, 16,2 persennya mengalami stunting,” kata Nevile dalam pertemuan percepatan penurunan stunting di Merauke beberapa waktu lalu.
Kendati jumlah penderita stunting cukup tinggi terhitung dari Januari hingga pertengahan 2022, Nevile menyatakan ada peningkatan jumlah anak balita yang diukur dan ditimbang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2021, jumlah anak balita yang diukur dan ditimbang sebanyak 9.150 orang. Sebanyak 1.954 anak atau 17,4 persen di antaranya menderita stunting.
“Berdasarkan data kami ada sekitar 21 ribu anak balita di Kabupaten Merauke. Tahun lalu yang ditimbang sekitar 9.000 an. Sementara tahun 2022 ada peningkatan, yakni 12.000 an orang. Mulai tahun ini hingga 2024 mendatang kami melakukan 8 aksi konvergensi dengan melibatkan seluruh dinas. Seluruh dinas akan bersinergi dan bekerja sama dalam menurunkan angka stunting di Merauke,” tuturnya.