Merauke, Jubi – Badan Pangan Nasional – Bapanas telah mendorong pelaksanaan Gerakan Pangan Murah – GPM di 118 kabupaten/kota yang tersebar dalam 26 provinsi di Indonesia. Upaya itu dalam rangka menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan tingkat inflasi pangan daerah.
Koordinator Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan pada Badan Pangan Nasional, Yudi Harsatriadi Sandiatma kepada Jubi, Selasa (6/6/2023), menyatakan bahwa stabilisasi pasokan dan harga pangan – SPHP sangat penting dilakukan, sebagai upaya mengantisipasi situasi pasokan dan harga pangan yang meningkat akibat ekonomi global.
Perubahan ekonomi global berpengaruh pada peningkatan inflasi secara nasional maupun di sejumlah daerah di Indonesia.
“Salah satu upaya dalam pengendalian inflasi ini, kita melakukan Gerakan Pangan Murah di 26 provinsi melalui 118 kabupaten/kota dengan jumlah 225 kali dari periode Januari sampai dengan akhir Mei 2023,” sebut Sandiatma, di Merauke, Papua Selatan.
Untuk melaksanakan gerakan pangan murah di 118 kabupaten/kota, Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) menggandeng pemerintah daerah, Perum Bulog, para distributor pangan, pelaku usaha dan stakeholder lainnya.
“Tingkat inflasi merupakan salah satu faktor barometer pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, sehingga kita masih menemukan angka yang relatif tinggi di beberapa daerah,” kata dia.
Masih terkait pengendalian inflasi, Bapanas juga melakukan intervensi dalam kegiatan distribusi pangan. Di mana, badan tersebut memfasilitasi pemindahan pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit sehingga terjadi keseimbangan pasokan dan juga keseimbangan harga.
“Sampai dengan bulan Mei 2023, kami sudah melakukan mobilisasi atau fasilitasi distribusi pangan sebanyak 1.128 ton untuk komoditas jagung, beras, gula, dan minyak goreng,” ujarnya.
“Kami berharap semua pihak di daerah tetap berkolaborasi untuk pengendalian harga dan inflasi pangan, mari bersama-sama terus bekerja sama untuk memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak dalam pengendalian inflasi baik secara nasional maupun di masing-masing wilayah,” tutup Sandiatma. (*)
