Merauke, Jubi – Sedikitnya tujuh asrama sekolah khusus anak-anak asli Marind di Kabupaten Merauke, Papua belum menerima dana bantuan operasional pendidikan (BOP) dari pemerintah daerah setempat sejak Januari 2022.
Selama kurang lebih tujuh bulan, pihak sekolah dan pengelola asrama terpaksa “mencari jalan sendiri” untuk menghidupi ratusan pelajar asli Marind, Papua yang tinggal di berbagai asrama tersebut.
Kepala SMA Negeri Plus Satu Atap Merauke, Agustinus Kuyap menyatakan dana BOP dari pemerintah daerah untuk asrama terhenti sejak Desember 2021. Di awal 2022, sekolah terpaksa berhutang kepada para pengusaha beras untuk memenuhi kebutuhan makan anak-anak asrama.
“Kami akali (cari jalan) dengan pendekatan ke guru-guru, terus kami juga berutang ke beberapa pengusaha beras. Bayangkan saja sejak Desember 2021 sampai Juli 2022 tidak terima biaya operasional, anak-anak kami kelaparan. Jadi terpaksa kami pinjam beras atau utang untuk biaya kehidupan mereka,” kata Kuyap kepada Jubi di Merauke, Rabu (27/7/2022).
Soal berhentinya penyaluran dana bantuan operasional pendidikan dari pemerintah daerah untuk asrama pelajar asli Papua, Kuyap mengaku tidak mengetahui alasan diberhentikannya aliran dana tersebut.
“Makanya kemarin sore kami diundang mengikuti rapat dengar pendapat DPRD dengan dinas-dinas terkait. Solusinya untuk sementara waktu, DPRD Merauke bersedia menyumbang satu ton beras untuk anak-anak di beberapa asrama,” ujarnya.
“Kami sangat berterima kasih. Soal nanti dewan usulkan ke anggaran belanja tambahan (ABT), itu urusan mereka. Yang kami minta itu ada kejelasan, karena banyak sekolah berpola asrama yang mengalami persoalan yang sama,” sambung Kuyap.
Kuyap menyebut, bantuan operasional pendidikan untuk asrama SMA-SMP Negeri Plus Satu Atap Merauke sebesar Rp300 juta per tahun. Dana bantuan tersebut disalurkan per triwulan dengan persentase 30, 40 dan 30 persen.
“Untuk kami, yang SMA ada 35 anak asrama. Kalau tambah dengan SMP, totalnya 80 anak. Dana bantuan itu digunakan untuk konsumsi sehari-hari, pakaian dan kebutuhan-kebutuhan mereka lainnya,” imbuh dia.
Sementara Wakil Ketua II DPRD Merauke, Dominikus Ulukyanan menyatakan terhentinya penyaluran dana BOP ke sejumlah asrama disebabkan masalah terputusnya komunikasi antara pihak sekolah dengan Dinas Pendidikan, dan Bagian Kesra setempat.
“Sebelumnya pengelolaan SMP-SMA/SMK di kabupaten diambil alih provinsi. Terus dari provinsi dilimpahkan kembali ke kabupaten. Pengelolaan dana BOP pun dari dinas kabupaten dialihkan ke kesra, sebaliknya saat pengembalian kewenangan juga begitu. Ini yang membuat miss komunikasi antara sekolah dengan instansi-instansi teknis,” kata Ulukyanan.
Menurut Ulukyanan, dewan telah mengusulkan kepada pemerintah daerah agar bisa memberikan bantuan dalam waktu dekat. Jika usulan tersebut diterima, DPRD Merauke bersedia mengeluarkan izin prinsip.
DPRD Merauke juga akan mendorong dana bantuan operasional pendidikan untuk asrama melalui Anggaran Belanja Tambahan tahun ini.
“Terkait ini, segenap anggota Komisi A memberikan solusi dengan menyumbang beras saru ton untuk beberapa asrama itu. Selanjutnya kita tunggu Badan Keuangan membahas masalah ini. Kalau pemerintah siap kasih bantuan, kami siap keluarkan izin prinsip,” tuturnya.
Ia menambahkan, ada tujuh asrama yang tidak lagi menerima bantuan dana operasional pendidikan sejak Januari 2022, yakni SMP-SMA Negeri Satap Merauke di Kampung Wasur, asrama SMA di Distrik Sota, asrama Gudang Arang Merauke, asrama di Kampung Tomer, SMP Sota, dan asrama KPG Khas Papua.
“Bantuan asrama ini memang sudah kita dorong dari 2009-2010 lalu, waktu Pak Romanus (bupati sekarang) saat itu bupati Merauke. Sekolah pola asrama ini tujuan utamanya untuk meningkatkan karakter, perilaku dan SDM anak-anak asli Marind,” tutupnya. (*)
