Jayapura, Jubi – Wamena sebagai ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, telah dijadikan sebagai kota inflasi bersamaan dengan Nabire, seiring adanya pemekaran Daerah Otonomi Baru atau DOB.
Untuk itu, dari hasil pertemuan seluruh kepala daerah se-Indonesia bersama presiden dan para menteri termasuk Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, selain Dinas Perdagangan dan Perindustrian di setiap daerah, Badan Pusat Statistik atau BPS pun diminta untuk melakukan pendataan mengenai kebutuhan pokok masyarakat.
Kepala Badan Pusat Statistik Jayawijaya, Jianto, saat dihubungi Jubi, Senin (30/1/2023), mengatakan di tahun ini pihaknya akan melakukan rillis setiap bulannya mengenai angka inflasi di Jayawijaya.
“Namun perdana rillisnya nanti di September 2023 untuk angka inflasi di Agustus, dan seterusnya setiap bulan akan dikeluarkan angkanya,” katanya.
Saat ini, katanya, BPS Jayawijaya terhitung Januari hingga Agustus 2023 tengah melakukan monitoring survei harga konsumen komoditas yang perkembangannya dipantau di lapangan.
“Pantauan ini kami laksanakan setiap minggunya, setiap komoditas yang selalu dibutuhkan masyarakat seperti sembilan bahan pokok dan kebutuhan lainya,” katanya.
BPS sendiri nantinya selain memantau, juga menghitung kebutuhan yang selama ini diperlukan masyarakat, sementara Dinas Perdagangan turut melakukan pemantauan harga.
“BPS sudah dari minggu pertama Januari 2023 melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat, terhadap responden tetap. Sejak tahun kemarin juga BPS telah melakukan survei biaya hidup untuk dasar menentukan komoditas-komiditas apa saja yang dibutuhkan masyarakat selama setahun kemarin. Dan di 2023 ini tindak lanjut dari survei harga konsumen itu, khusus survei di Jayawijaya,” katanya. (*)
