OPD Jayawijaya Diharap Bisa Memilah Risiko Dalam Program Kegiatan

Wamena, Jubi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya melalui Inspektorat bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Papua, melaksanakan sosialisasi penilaian risiko level pemerintah daerah, di gedung pertemuan Ukumearek Asso Wamena, Selasa (19/4/2022).

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Jayawijaya, Toto Hardiwiyoto mengatakan sosialisasi ini dilakukan agar setiap OPD di lingkungan Pemkab Jayawijaya, dapat menyusun risiko yang ada dan register risiko, yang akan digunakan dalam penilaian risiko.

“Sehingga Inspektorat dalam menyusun PKPT bisa memprioritaskan mana kegiatan yang memiliki risiko yang tinggi,” katanya.

Ia melihat semua OPD yang ada belum sepenuhnya memahami apa itu risiko, yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Sehingga, dengan sosialisasi ini diharapkan masing-masing OPD bisa membuat register atau susunan risikonya, mulai dari risiko yang tertinggi hingga terendah.

“Dari semua OPD, nanti risiko itu akan dikelola dan dikumpulkan pemerintah daerah, dari situ nanti APIP atau Inspektorat sebagai pengawas akan melihat mana risiko yang paling tinggi, itu yang nanti diprioritaskan di dalam program pengawasan Inspektorat,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jayawijaya, Thony M. Mayor mengatakan sosialisasi yang dilakukan ini sangat penting, agar setiap OPD dapat mengetahui risiko yang ada, sehingga bisa diantisipasi dan diminimalisir risiko yang ada, dalam melaksanakan program kegiatan.

“Saat ini pengawasan sudah dilaksanakan dengan berbasis risiko, yang merupakan metodologi pemeriksaan yang dipergunakan untuk memberikan jaminan, bahwa risiko telah dikelola dalam batasan yang ditetapkan manajemen pada suatu instansi pemerintah,” kata Thony Mayor.

Untuk itu, ia berpesan agar dalam menyusun perencanaan di OPD, mulai dari Renstra hingga turunannya, harus dimulai dengan memikirkan risiko dari program dan kegiatan yang akan dikerjakan.

Ia menambahkan, meski dalam opini laporan keuangan daerah Jayawijaya telah mencapai level Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun level kapabilitas APIP Kabupaten Jayawijaya masih pada level dua, demikian juga Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

“Untuk itu pentingnya bimbingan dari BPKP Papua dalam menjalankan hal ini, agar peningkatan kapabilitas APIP dan SPIP khususnya dan peringkat-peringkat lainnya dapat terus kami tingkatkan,” kata Thony Mayor. (*)