Wamena, Jubi – Badan Pusat Statistik (BPS) Jayawijaya terhitung 15 Mei hingga 30 Juni 2022, melaksanakan pendataan lanjutan terhadap Sensus Penduduk (SP) 2020 lalu, yang merupakan program nasional.
Kepala BPS Jayawijaya, Jianto mengatakan SP 2020 lanjutan ini sedianya dilaksanakan pada 2021. Hanya saja karena kondisi pandemi, sehingga baru dilakukan pada 2022, dan ini merupakan instruksi presiden maka harus dilaksanakan.
More Read
Tujuannya SP lanjutan ini untuk mencari informasi tentang demografi masyarakat yang di dalamnya ada sosial ekonomi, kematian, kelahiran, dan migrasi penduduk selama lima tahun 2017-2022.
“Kira-kira berapa yang meninggal dan berapa yang lahir, migrasi/perpindahan penduduk, sosial ekonomi mulai dari perumahan, pekerjaan, konsumsi yang dimakan sehari-hari, tingkat kesehatan, pendidikannya, tetapi modelnya sampel tidak semua kepala keluarga di masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, teknis pelaksanaan sensus lanjutan ini hanya melakukan sampling atau pengambilan sampel di lima kabupaten yaitu Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Yalimo dan Mamberamo Tengah, maka tidak menyeluruh seperti sensus penduduk 2020. Karena ini sampel sehingga secara nasional hanya sekitar lima persen saja, sedangkan di wilayah pegunungan Papua hampir 70 persen populasi yang ada.
“Yang dilakukan sekarang kita update dulu dari sensus penduduk 2020, lalu nanti diambil sampel hanya 16 rumah tangga per blok sensus. Dari 16 rumah tangga itu yang kita gali informasi,” katanya.
SP lanjutan ini hasilnya dijadikan sebagai dasar untuk proyeksi penduduk. Misalnya dari sampel ini diketahui tingkat kematian dan kelahiran berapa persen, yang otomatis akan mengubah jumlah penduduk dari 2020 ke 2022.
“Kegiatan ini tidak ada hubungannya dengan politik atau menjelang 2024, karena BPS ini lembaga vertikal dan independen,” katanya.
Sementara itu, Koordinator petugas lapangan SP lanjutan, Jezenia Kareth menyebut selama pelaksanaan long form, petugas lapangan sering mengalami penolakan dari masyarakat, karena masyarakat selama ini masih salah presepsi soal tujuan survei yang dilakukan.
“Banyak masyarakat berpikir kegiatan ini ada kaitannya dengan pemekaran wilayah, atau isu-isu politik yang lagi berkembang saat ini,” kata Jezenia Kareth.
Selain itu masyarakat kurang memahami tentang manfaat data, di mana kepentingan data untuk pemerintah itu apa, dan selalu dikaitkan dengan bantuan.
“Misalkan kalau dari penjelasan masyarakat yang sering kami datangi, mereka sering bilang kenapa saya didata toh saya juga tidak dapat bantuan. Padahal, data-data BPS ini tidak hanya ke bantuan saja, ada banyak manfaatnya,” katanya. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
