Sentani, Jubi – Pemerintahan Kabupaten atau Pemkab Jayapura yang dipumpin Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw dan Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro selama lima tahun ini mengusung visi “Jayapura Baru yang Berjati Diri, Mandiri, dan Akuntabel” ini tinggal menghitung hari sejak dilantik pada 2017 lalu.
Sejumlah masyarakat menilai, proses pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah selama lima tahun ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat.
Salah satu masyarakat di Sentani, Sem Ibo mengatakan, visi dan misi Pemkab Jayapura soal kemandirian dan pemberdayaan masyarakat selama ini belum begitu tampak.
Menurutnya daerah ini dipenuhi dengan kegiatan yang bersifat seremonial dan muncul dari masyarakat. “Event bersifat nasional bukan program pemerintah daerah ini. Masyarakat hanya dilibatkan, setelah selesai kegiatan nasional, masyarakat kembali ke kampung masing-masing,” ujar Sem di Sentani. Senin (7/11/2022).
Sebagai masyarakat, kata Sem, pembangunan infrastruktur yang diharapkan tidak tampak. Jalan dan jembatan di daerah ini sudah ada sebelum pemerintahan saat ini berjalan. Lalu, ada bencana banjir bandang yang memporak-porandakan daerah ini, pandemi Covid-19, dan sejumlah event nasional seperti PON XX, Peparnas XVI, dan KMAN VI.
Lanjutnya, fasilitas rumah sakit, gedung olahraga, dan stadion pun sudah ada sedari pemerintahan sebelumnya. Kemudian pemerintahan saat ini selama sepuluh tahun berlangsung sejak 2012 lalu, tidak ada program yang bisa dilihat.
“Program pemerintah yang langsung ke masyarakat, baik itu yang sifatnya pembinaan dan pemberdayaan tidak berjalan. Semua terhambat dengan anggaran yang dipangkas secara besar-besaran,” jelasnya.
Mensen Taime, masyarakat di Kota Sentani juga mengatakan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemda, hendaknya mengacu dari usulan di setiap kampung melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
“Selama ini, justru apa yang diusulkan masyarakat di masing-masing kampung setiap tahun, tidak terakomodir. Di tahun berikut, hal yang sama diusulkan kembali, masih juga belum direalisasikan. Pertanyaannya, pemerintah daerah mengerjakan program kerja dari mana dan untuk siapa,” ujarnya.
Taime menambahkan, memang ada sebagian yang dilakukan selama ini m dan berkesan di hati masyarakat. Seperti program Kampung Adat yang begitu serius dilaksanakan hingga saat ini.
“Kabupaten Jayapura saat ini sudah dipenuhi oleh berbagai suku bangsa, sehingga perlu sentuhan program kerja pemerintah daerah yang betul-betul sampai di hati masyarakat lokal sebagai pemilik hak ulayat di mana pemerintahan ini berdiri, ” jelasnya.(*)