Sentani, Jubi – Berbagai kelompok warga terus berdemonstrasi untuk menolak rencana pemekaran Papua dan Papua Barat. Akan tetapi, banyak pula warga Papua yang mengharapkan pembentukan Daerah Otonom Baru akan mempercepat perluasan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu dinyatakan tokoh adat Kabupaten Jayapura, Orgenes Kaway di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, Sabtu (2/4/2022), menanggapi maraknya demonstrasi berbagai pihak untuk menolak rencana pemerintah pusat memekarkan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kaway yang juga anggota DPR Papua itu menegaskan aturan negara memang menjamin hak setiap warga untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum.
Meskipun demikian, Kaway berharap setiap demonstrasi menolak rencana pemekaran Papua itu dilakukan secara damai. Ia juga berharap para demonstran tetap menjaga kenyamanan warga yang lain.
Kaway sendiri mengkritik pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua sejak 2001 hingga 2021, yang dinilai banyak pihak gagal menyejahterakan Orang Asli Papua. ”Kita harus jujur, [selama] 20 tahun bersama Otsus, dampaknya tidak begitu signifikan, harus kita akui,” ujar Kaway.
Akan tetapi, Kaway menyebut rencana pemekaran Papua muncul karena ada usulan dari masyarakat yang menginginkan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Kaway menjelaskan, setiap usulan pemekaran Papua dan pembentukan DOB memiliki berbagi pertimbangan.
“Setiap saat kita berteriak ‘pembangunan tidak merata dan tidak adil’. Saat ini, kita juga yang berteriak untuk menolak [DOB]. Wilayah dan [kondisi] geografis Papua bervariasi. [Ada] daerah administrasi yang sangat luas, [sehingga] program pembangunan [di sana] akan sangat lambat dan membutuhkan banyak anggaran serta fasilitas pendukung. Oleh sebab itu, perlu adanya pembagian wilayah berdasarkan kebutuhan, letak geografis wilayah, serta kultur budaya,” ucapnya.
Kaway menyatakan hingga kini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sejumlah kabupaten di Tanah Papua masih sangat rendah, jauh di bawah IPM nasional. Kaway menjelaskan, dalam situasi itu ada dua pilihan, menunggu pembangunan dan pelayanan pemerintah menjangkau daerah yang lebih luas, atau membentuk DOB untuk mempercepat perluasan pelayanan publik.
“Dengan adanya DOB, ada banyak peluang untuk membangun tempat tinggal masing-masing dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Seluruh masyarakat harus sepakat dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah pusat, tentunya untuk kebaikan kita bersama,” kata Kaway.
Tokoh masyarakat Sentani, Boaz Enok juga menilai bahwa DOB adalah solusi terbaik atas luasnya wilayah dan kondisi geografis yang membuat proses pembangunan menjadi lambat. Enok menyatakan masyarakat Papua seharusnya melihat seluruh potensi sumber daya alam yang dimilikinya, sehingga tidak merasa pesimis dengan risiko dampak negatif pemekaran Papua dan Papua Barat.
“Kenapa kita harus pesimis bahwa dengan keterbukaan wilayah akan mendatangkan orang lain untuk mengelola semua yang menjadi hak ulayat kita? Berpikirnya harus maju, bahwa kita juga mampu berdiri diatas kaki kita sendiri, diatas alam kita sendiri, ” ujar Enok. (*)
Discussion about this post