Sentani, Jubi – Kepala Distrik Sentani, Marsuki Ambo mengatakan hinggga saat ini pihaknya belum memiliki data dasar setiap kampung yang ada di bawah pemerintahan Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.
Ambo menyampaikan, salah satu poin penting dalam proses pelayanan pembangunan di daerah, adalah ketersedian data yang valid.
“Ada tujuh kampung dan tiga kelurahan di bawah Distrik Sentani, kepala kampung yang ditanya soal data jumlah penduduk, pendidikan, kesehatan, dan pelaku ekonomi di kampung, mengatakan data itu belum tersedia. Kepala kampung malah kebingungan ada berapa ketua rukun warga dan rukun tetangga di kampung yang dipimpinnya,” ujarnya, saat ditemui di ruang kerjanya Kantor Distrik Sentani, Senin (23/5/2022).
Dalam waktu dekat ini, dirinya akan langsung turun ke kampung-kampung untuk mengecek semua administrasi pemerintah kampung. Menurutnya masih ada kepala kampung yang belum melakukan sertijab dari kepala kampung yang lama, dan ada pula kepala kampung yang masa jabatannya ibarat seumur hidup.
“Proses pemilihan kepala kampung sama dengan pemilihan bupati. Dipilih oleh masyarakat di kampung tersebut dengan masa kepemimpinan selama enam tahun, berbeda dengan jabatan kepala distrik yang kapan saja bisa di ganti-ganti,” katanya.
Dikatakan, data dasar dari pemerintah kampung sangat penting apalagi menyangkut jumlah penduduk. Hal utama yang dilakukan ketika menjabat sebagai kepala kampung atau kepala distrik, yakni mengetahui data jumlah penduduk kemudian data teknis lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya.
“Ada format dan tabel yang tinggal diisi oleh masing-masing kaur (kepala urusan) di pemerintah kampung, lalu data tersebut dilaporkan kepada pemerintah distrik dan DPMK,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra mengatakan data dasar dari pemerintah kampung yang termuat dalam profil kampung sangat penting. Hal ini berkaitan dengan realisasi program dan anggaran yang nantinya turun.
“Setiap kampung wajib memiliki data dasar, ketika anggaran dan program yang sudah disepakati melalui Musrenbang kampung, akan berpatokan kepada data-data tersebut. Program pendidikan misalnya, data yang dimiliki oleh pemerintah kampung apa? Berapa siswa sekolah dengan berbagai tingkatan dan usia, berapa bangunan sekolah, berapa tenaga guru yang tersedia? Demikian dengan kesehatan serta ekonomi. Kalau tidak punya data dasar, ujung-ujungnya kepala kampung bisa salah gunakan anggarannya,” katanya. (*)
Discussion about this post