Papua No.1 News Portal | Jubi

Anggota DPRD Kabupaten Jayapura mempertanyakan kunjungan kapus/kabid ke Jakarta dan Istanbul

Writer: Engel WallyEditor: Kristianto Galuwo
Kabupaten Jayapura
Ketua Komisi C DPR Kabupaten Jayapura, Hariyanto Piet Soyan saat diwawancara di kantornya. - Jubi/Engel Wally

Sentani, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Hariyanto Piet Soyan mempertanyakan kunjungan atau studi banding yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, dengan melibatkan 19 kepala puskesmas (kapus) dan kepala bidang (kabid) pelayanan kesehatan, di Jakarta dan Istanbul, Turki.

Menurutnya, pelayanan kesehatan masyarakat di 19 distrik di Kabupaten Jayapura memang penting untuk mendapat terobosan baru, dengan melihat atau meniru pola dan program dari tempat lain, namun hal tersebut harus dilihat pula relevansinya dengan kondisi daerah dan masyarakat di masing-masing distrik.

“Masyarakat masih mengeluh soal pelayanan kesehatan di setiap pusat kesehatan masyarakat, hal ini perlu diperhatikan dengan serius,” ujarnya, di Sentani, Jumat (24/6/2022).

Lanjutnya, studi banding ke luar daerah bahkan ke luar negeri otomatis memakan banyak anggaran. Sementara daerah ini, beberapa hari lalu dikabarkan kekurangan stok obat malaria. Untuk itu, seharusnya Kepala Dinas Kesehatan lebih dulu memastikan bahwa stok obat malaria dalam beberapa waktu ke depan dapat terpenuhi, apalagi Kabupaten Jayapura akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN).

Baca juga :   Dinkes Jayawijaya catat terjadi peningkatan kasus diare

“Intinya apa yang mau dipelajari atau menjadi bahan studi banding dari luar daerah yang akan diterapkan di sini, nantinya benar-benar bermanfaat bagi sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayapura,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Khairul Lie yang dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan tujuan dilaksanakan studi banding sejalan dengan kebijakan untuk memperkuat operasioanl puskesmas di Kabupaten Jayapura, serta kemandirian puskesmas.

“Kita sudah mulai tahun ini dengan membuat beberapa regulasi turunan, agar retribusi puskesmas dapat ditata baik sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Baca juga :   SMANKOR Papua butuh bantuan anggaran Rp 1 M

Ia mengatakan kegiatan studi banding untuk mengamati, meniru, dan memodifikasi pelaksanaan retribusi di salah satu puskesmas di Jakarta yang sudah mandiri. Hasil yang diharapkan dari studi banding ini, yakni pada 2023 daerah nanti dipastikan sudah mendapatkan mekanisme pelaksanaan retribusi puskesmas secara menyeluruh.

Selain itu, akan ditetapkan target PAD puskesmas dan jika ini sudah berjalan dengan baik, maka dalam pengelolaannya puskesmas akan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Tim yang berangkat adalah seluruh kepala puskesmas, [kepala] bidang pelayanan kesehatan. [Kunjungan] di jakarta, lalu ke Istanbul hanya refreshing saja dan biaya ke Istanbul adalah tanggungan pribadi,” ucapnya. (*)

Comments Box
Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
banner 400x130

banner 400x130

banner 728x250