Papua No.1 News Portal | Jubi

Video Bupati Merauke viral, PVRI desak polisi usut dugaan suap amandemen UU Otsus

Ketua Dewan Pengurus Public Virtue Usman Hamid menyesalkan adanya suap dan kejanggalan lainnya

Writer: NuevaterraEditor: News Desk
Suap
Ilustrasi pemekaran Papua - IST

Jayapura, Jubi – Lembaga kajian demokrasi dan aktivisme masyarakat sipil Public Virtue Research Institute (PVRI) meminta kepolisian dan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan suap dalam kebijakan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

Hal itu didasarkan pada ucapan yang disampaikan oleh Bupati Merauke Romanus Mbraka dalam sebuah pidato saat Pawai Bersama Ucapan Syukur Penetapan DOB Provinsi Papua Selatan di Merauke, Senin (10/7).

“Kami meminta aparat hukum supaya mendalami peryataan publik yang dilontakan oleh Bupati Merauke Romanus Mbraka. Pernyataan tersebut dengan jelas menyebutkan beberapa nama anggota DPR RI dan indikasi suap dalam skema perubahan UU Otsus Papua guna memuluskan langkah pembentukan DOB ,” ujar peneliti PVRI Mohamad Hikari Ersada.

“Dugaan suap yang diberikan kepada anggota DPR RI dalam rangka merivisi UU Otsus adalah cara-cara ini yang akan buat Papua hancur. Romanus sepertinya ingin mengatakan bahwa, ia telah menyuap Anggota DPR RI agar merubah pasal dalam UU. Ini pelanggaran hukum yang berat,” sambung Hikari.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Public Virtue Usman Hamid menyesalkan adanya suap dan kejanggalan lainnya. Itu merampas hak parisipasi orang asli Papua. Usman menambahkan, dalam video berdurasi 2 menit 29 detik yang beredar luas di media sosial itu, Romanus bersama dengan DPR RI jelas secara janggal berupaya untuk melakukan revisi terhadap otonomi khusus Papua sehingga menyerahkan kendali kekuasaan ke Jakarta.

Baca juga :   Warga Jayapura dikeroyok saat patroli di hutan adat

Hal itu, menurut Usman, menegaskan adanya praktik pengelolaan kekuasaan yang sentralistis dan dengan sengaja meminggirkan aspirasi representasi kultural orang asli Papua (OAP).

“Video ini juga menunjukkan bagaimana peminggiran suara terhadap Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua hingga akar rumput di Papua terjadi secara terstruktur. Sekaligus membenarkan bahwa kebijakan pemekaran yang terjadi beberapa waktu ke belakang hanya menjadi keinginan elite politik yang kenal praktik KKN. Itu merusak agenda reformasi, desentralisasi dan Otonomi Khusus,” ujar Usman.

Dalam video yang beredar tersebut, Romanus mengklaim telah memberikan sejumlah uang dengan nilai besar kepada beberapa anggota DPR RI guna menciptakan skema perubahan otsus dan penarikan kewenangan ke pusat untuk meloloskan Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru. Ia juga menyebutkan beberapa nama anggota dewan seperti Yan Permenas Mandenas dari Partai Gerakan Indonesia Raya dan Komarudin Watubun dari PDI-Perjuangan.

Baca juga :   Anggota Brimob tewas dibacok OTK di Wamena, dua senpi dibawa lari

Romanus juga mengatakan bahwa jika ia menyebutkan angka dari biaya bayaran tersebut, pasti akan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mbaraka minta maaf

Menanggapi videonya yang viral ini, Romanus Mbaraka menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak atas pernyataan pada Senin (11/7/2022) bahwa ia menyuap sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia di Jakarta untuk terwujudnya pemekaran Provinsi Papua Selatan.

Pernyataannya dalam bentuk tayangan video itu kemudian viral di media sosial dan mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan, termasuk tanggapan dari anggota DPR RI, Yan Mandenas.
Dalam konfrensi pers, Kamis (14/7/2022) sore sekitar pukul 18.00 WP, Mbaraka menyatakan maksud dari pernyataannya itu sebenarnya bahwa perjuangan masyarakat Merauke, Asmat, Mappi dan Biven Digul untuk memekarkan Provinsi Papua Selatan selama 20 tahun menguras tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit.
“Saya pribadi dan atas nama Pemkab Merauke menyampaikan permohonan maaf kepada yang terhormat Bapak Komarudin Watubun dan Yan Mandenas yang saya sebutkan namanya dalam sambutan 11 Juli lalu, saat kembali mengikuti penetapan UU Provinsi Papua Selatan di Jakarta,” kata Mbaraka kepada wartawan di Merauke. (*)
Comments Box
Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
banner 728x250