Sorong, Jubi – Penjabat (PJ) Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad, menggelar acara silaturahmi dengan anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya terpilih pada periode 2024-2029 di Hotel Panorama, Sorong, pada Selasa (09/10/2024).
Dalam sambutannya, Musa’ad menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan roda pemerintahan untuk pembangunan wilayah tersebut.
Musa’ad menyampaikan bahwa pemerintahan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, di mana eksekutif dan legislatif memiliki peran saling melengkapi.
“Pemerintah daerah terdiri dari perangkat pemerintahan dan juga DPRD. Ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Tidak ada pemerintah daerah yang utuh tanpa adanya DPRD,” ujarnya.
Ia mengibaratkan hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seperti hubungan suami istri, di mana kerjasama yang baik akan menghasilkan pemerintahan yang stabil dan mampu membina masyarakat dengan baik.
“Kalau suami istri akur, anak-anak bisa dibina dengan baik. Tapi kalau tidak akur, anak-anak bisa menjadi liar. Begitu juga dengan pemerintahan ini,” tambahnya.
Musa’ad juga menegaskan pentingnya kerja sama dalam menyusun peraturan daerah (Perda), baik yang bersifat umum maupun khusus, untuk memperkuat jalannya pemerintahan.
“Semua peraturan harus disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Tidak bisa ada keputusan sepihak,” katanya.
Ia mengingatkan agar mekanisme pemilihan anggota DPRD yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 dan PP 106 tidak dipersulit.
Musa’ad berharap proses pemilihan dan pelantikan anggota DPRD yang belum terisi bisa selesai tepat waktu, yaitu pada akhir November mendatang, agar semua unsur pemerintahan bisa segera bekerja bersama.
Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya terpilih dari Partai Golkar, Otis Sagrim, mengucapkan terima kasih kepada PJ Gubernur atas inisiatif silaturahmi tersebut.
“Kami berharap pelantikan segera dilaksanakan agar kami dapat segera bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk percepatan pembangunan di Papua Barat Daya,” kata Otis. (*)