Sorong, Jubi – Forum Pencari Kerja – Pencaker Orang Asli Papua (OAP) Papua Barat Daya kembali melakukan aksi protes menolak persyaratan rekomendasi kepala suku dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Aksi demonstrasi yang diikuti oleh puluhan pencari kerja ini dimulai dari lampu merah Elin, Kota Sorong, dan berakhir di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat Daya, Senin (26/08/2024).
More Read
Ketua Forum Pencaker OAP Papua Barat Daya, Jolvyn Kareth, menyoroti masalah dalam penggunaan syarat rekomendasi kepala suku yang diakui pemerintah. Menurutnya, persyaratan tersebut rawan disalahgunakan dan tidak terkendali dengan baik.
Ia mengungkapkan bahwa di Kabupaten Sorong, terdapat kasus di mana peserta yang seharusnya masuk kuota 20 persen non-OAP justru berhasil lolos seleksi karena memanfaatkan rekomendasi secara tidak tepat.
“Rekomendasi ini tidak terkontrol, bisa saja ada yang memalsukan tanda tangan atau membawa rekomendasi yang tidak sah. Hal ini membuka peluang bagi mereka yang seharusnya tidak lolos untuk masuk dalam seleksi,” jelas Kareth.
Forum Pencaker OAP PBD menuntut agar rekomendasi CPNS dikeluarkan oleh pemerintah dan Majelis Rakyat Papua (MRP), bukan oleh kepala suku. Mereka juga menyampaikan ancaman bahwa jika tuntutan tersebut tidak diakomodir, maka mereka akan memboikot tes CPNS 2024.
“Kami sudah bulat menyatakan sikap, jika tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami tidak akan mengikuti tes CPNS 2024. Biarkan tes ini hanya untuk non-OAP,” tegas Kareth.
Ia juga menekankan bahwa perjuangan ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi generasi muda Papua di tanah mereka sendiri.
Menanggapi aksi ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Barat Daya, Gamar Malabar, menjelaskan bahwa kuota 80 persen untuk OAP dalam penerimaan CPNS 2024 sudah dijamin. Malabar mengimbau para pencari kerja OAP untuk fokus mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi tes, terutama dalam hal kemampuan akademik.
“Kuota 80 persen untuk OAP sudah pasti. Yang penting sekarang adalah mempersiapkan diri dengan baik, mengumpulkan berkas, dan mengikuti tahapan seleksi yang ada,” kata Malabar.
Ia juga menjelaskan bahwa persaingan dalam seleksi CPNS ini hanya antara OAP, sehingga para pencari kerja harus siap bersaing secara akademik.
Terkait dengan tuntutan agar rekomendasi dikeluarkan oleh MRP, Malabar menyatakan bahwa aspirasi ini akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan antara Forum Pencaker OAP, MRP, Gubernur, dan BKD. “Kami sudah berjanji untuk mengadakan pertemuan besok guna membahas tuntutan mereka,” ungkapnya.
Dalam aksinya, Forum Pencaker OAP Papua Barat Daya juga menyampaikan beberapa poin tuntutan. Mereka meminta agar rekomendasi CPNS dikeluarkan oleh MRP dan bukan oleh kepala suku.
Selain itu, mereka menegaskan bahwa Otonomi Khusus Papua harus diimplementasikan dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua, terutama dalam hal kesempatan kerja.
Forum Pencaker OAP juga mengancam bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka siap memboikot tes CPNS 2024. Aksi ini mencerminkan upaya mereka untuk memastikan bahwa hak-hak Orang Asli Papua tetap terjaga dan kesempatan kerja bagi generasi muda Papua dapat terjamin sesuai dengan amanat Otonomi Khusus Papua.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya saat ini sedang membuka pendaftaran CPNS untuk formasi tahun 2024. Sebanyak 1.088 formasi tersedia, dengan 80 persen di antaranya dikhususkan untuk Orang Asli Papua. Tes CPNS dijadwalkan akan dimulai pada bulan Oktober, dan saat ini proses pendaftaran masih berlangsung. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
