Sorong, Jubi – Dewan Adat Papua Wilayah III Domberai mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memprioritaskan Orang Asli Papua sebagai kontraktor proyek infrastruktur daerah. Mereka harus memperhatikan nasib Orang Asli Papua atau OAP untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Wakil Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Domberai George R Kondjol mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya selektif dalam menunjuk kontraktor proyek. Jangan sampai proyek-proyek penunjukan langsung pun digarap kontraktor luar.
More Read
“Kami minta Kepala Dinas PUPR [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat] mendata kontraktor OAP sehingga mereka dapat terlibat pada proyek yang didanai APBD [anggaran pendapatan dan belanja daerah] Perubahan. Pemprov Papua Barat Daya harus proaktif memperjuangkan hak-hak ekonomi bagi OAP,” kata Kondjol, Minggu (20/10/2024).
Ketua Asosiasi Gabungan Pengusaha Muda Cenderawasih Timotius D Yelimolo menilai Pemprov Papua Barat Daya tidak berpihak pada pemberdayaan ekonomi OAP. Mereka telah berulang kali menyampaikan permasalahan itu dalam sejumlah pertemuan resmi dengan Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya. Namun, tidak pernah digubris.
“Pembagian paket pekerjaan langsung tidak adil, tidak merata, dan tidak transparan. Ini menandakan ketidaksensitifan Pemprov Papua Barat Daya terhadap [nasib] masyarakat miskin,” kata Yelimolo.
Sekretaris Asosiasi Gabungan Pengusaha Muda Cenderawasih Dolfinus Rumaropen menegaskan ketidakadilan dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran berpotensi menimbulkan korupsi. Karena itu, dia turut mendesak Pemprov Papua Barat Daya lebih transparan dan adil dalam pengalokasikan daya proyek penunjuk langsung dengan memproritaskan OAP sebagai kontraktornya.
“Kami menekankan hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan Dana Otsus [Otonomi Khusus Papua]. Kami berharap tidak ada penyalahgunaan anggaran,” ujar Rumaropen. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
