Manokwari, Jubi – Civitas akademika Universitas Caritas Indonesia di Manokwari menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyikapi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat. Diskusi ini membahas dampak kebijakan transmigrasi terhadap pembangunan ekonomi di Papua Barat serta isu lingkungan yang menyertainya.
FGD ini dihadiri oleh mahasiswa dari Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Lingkungan, serta Fakultas Kelautan dan Perikanan, mengusung tema Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.
More Read
Dekan Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia, Dr. Hendrikus Renjaan, SH, LLM, mengungkapkan bahwa program transmigrasi yang akan dicanangkan pemerintah pusat ke Provinsi Papua Barat perlu dipertimbangkan dari berbagai aspek.
“Aspek terpenting adalah bagaimana transmigrasi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan amanah Otonomi Khusus bagi Orang Asli Papua (OAP), terutama dalam kebijakan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi,” ujar Dr. Hendrikus dalam FGD yang diselenggarakan di kampus Universitas Caritas Indonesia, di kawasan Lembah Hijau, Kelurahan Wosi, pada Sabtu (9/11/2024).
Renjaan menambahkan, transmigrasi sebagai program pemerintah pusat merupakan kebijakan yang harus disikapi dengan mempertimbangkan aspek-aspek lokal.
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Caritas, Dr. Yohanes Damaskus Resi, SE, SH, M.Si, menambahkan bahwa dinamika pro-kontra terkait program transmigrasi di Manokwari merupakan tantangan bagi akademisi, terutama mahasiswa, untuk mengkaji regulasi secara lebih mendalam. Menurutnya, kajian tersebut dapat memberikan gambaran objektif terkait kebijakan pemerintah, termasuk transmigrasi di Papua Barat.
“Dengan membaca dan mendiskusikan kebijakan dalam forum akademik, mahasiswa dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah sebagai sumbangan pemikiran, termasuk dalam kebijakan transmigrasi,” ujar Dr. Yohanes Damaskus Resi.
Dari sisi ekonomi dan kebijakan fiskal, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Caritas Indonesia, Manuel Lambi, S.Kom., SE, SH, menjelaskan bahwa persebaran jumlah penduduk di suatu wilayah dapat mempengaruhi kebijakan anggaran dari pusat. Ia menyebutkan bahwa di beberapa wilayah di Tanah Papua, khususnya Provinsi Papua Barat, jumlah penduduk belum menjadi acuan dalam alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Wakil Rektor II Universitas Caritas Indonesia, Budiman, ST, SH, MM, juga menyoroti isu terkait pemekaran dan persebaran penduduk. Ia menyebutkan bahwa ada kabupaten hasil pemekaran baru yang kemungkinan akan dikembalikan ke kabupaten induk akibat jumlah penduduk yang tidak bertambah signifikan, pembangunan yang belum memadai, serta dana transfer dari pusat yang masih belum mencukupi.
FGD ini diprakarsai oleh Direktorat Kemahasiswaan, Alumni, dan Hubungan Kerja Sama Lokal, Nasional, dan Internasional Universitas Caritas. Mahasiswa dari berbagai fakultas turut mendiskusikan isu-isu terkini sebagai bentuk tanggung jawab moral akademisi terhadap pembangunan di Provinsi Papua Barat.
“Kami berharap FGD semacam ini dapat terus digelar untuk membahas berbagai isu kebijakan pembangunan dan memberikan masukan kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan,” ujar Johanes Bosko Ulukyanan, SH, MH, penanggung jawab kegiatan.
Isu transmigrasi ini mencuat dalam FGD ketika seorang mahasiswa Fakultas Hukum menanyakan tentang dinamika pro-kontra transmigrasi di tanah Papua.
“Bagaimana pandangan akademisi terkait kebijakan transmigrasi yang dicanangkan pemerintah pusat, sementara di sisi lain masyarakat adat Papua berjuang mempertahankan tanah adat?” tanya Hengky Mikhael Wanma, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
