Jayapura, Jubi – Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Papua menyebut Pelabuhan Pendaratan Ikan atau PPI Hamadi, Kota Jayapura memiliki 16 potensi yang apabila dikelola dengan baik akan mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar setiap tahunnya.
Sebanyak 16 potensi itu diantaranya cold strorage, pabrik es batu, Satuan Pengosian Bahan Bakar Minyak, sewa lahan, kuliner, gerai pesisir, dan lainnya.
“Untuk cold storage saja pendapatan tiap bulannya sekitar Rp52 juta. Belum dari yang lain. Jadi kalau kami hitung per tahun PAD dari PPI Hamadi bisa mencapai Rp1,2 miliar,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Iman Djuniawal, di Kota Jayapura, Selasa (11/4/2023).
Melihat besarnya potensi itu, Iman berharap apa yang saat ini menjadi kendala dalam pengelolaan PPI Hamadi bisa segera diselesaikan, dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura.
“Masalah yang sampai hari ini belum tuntas soal sengketa lahan. Apabila ini tidak dilakukan, maka akan berdampak pada optimalisasi PPI Hamadi. Apalagi sumber PAD dari perikanan turun drastis dengan adanya pembentukan tiga provinsi baru di Papua,” ujarnya.
Menurut Iman, saat ini seluruh fasilitas yang ada di dalam kawasan PPI Hamadi sudah siap. Bahkan saat ini sudah dilengkapi dengan bak penampungan air bersih, kantor syahbandar, dan pengelolah limbah (Ipal).
“Yang sedang kami usahakan saat ini adalah pelabuhan pendaratan ikan tidak dijadikan pasar ikan, sebab fungsinya tidak sama,” tegasnya.
Iman menambahkan jika permasalahan PPI Hamadi selesai dan sepenuhnya akan dikelola pemerintah. Selanjutnya pihaknya akan mengembangkan Pelabuhan Waiya yang ada di Depapre, Kabupaten Jayapura, dan Pelabuhan Pandoi Biak Numfor.
“Tiga pelabuhan itu kini yang menjadi andalan Pemprov Papua dalam mendatangkan PAD sektor perikanan. Apalagi Pelabuhan Pandoi yang ke depan akan jadi pusat ekspor ikan,” katanya. (*)