Jayapura, Jubi – Akan berakhir pada 14 November 2022, pelaksanaan registrasi sosial ekonomi atau regsosek yang merupakan program nasional khusus di Provinsi Papua, hingga Jumat (11/11/2022), capaiannya masih rendah.
Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Papua, Adriana H. Carolina, mengatakan hingga Jumat pagi masih di angka 44,02 persen dari data yang telah masuk.
“Secara target seharusnya sudah ada 80-100 persen. Di Papua baru dua kabupaten yang telah 100 persen yaitu Keerom dan Merauke,” katanya usai talkshow mengenai progress pelaksanaan registrasi sosial ekonomi (regsosek) Provinsi Papua di salah satu hotel di Kota Jayapura, Jumat (11/11/2022).
Selain dua kabupaten tersebut, katanya, sebagian besar kabupaten masih ada data yang belum masuk dalam sistem yang telah disiapkan BPS, seperti contoh di wilayah pegunungan Papua yang masih nol sekian persen.
Kendalanya, ucap Adriana, hal itu dikarenakan kondisi medan yang sulit. Ada beberapa wilayah dengan kondisi keamanan, sehingga untuk masuk ke daerah-daerah yang dianggap rawan itu butuh pendampingan yang lengkap dari aparat.
“Apalagi dari satu tempat ke satu tempat lainnya, kalau sebelumnya kita bisa sistem tim, tetapi kalau sekarang dari kendala aplikasi geotech itu harus yang terdaftar yang bisa meng-upload data,” katanya.
Ia menyebut jika berbagai kendala yang dialami petugas di lapangan telah disampaikan ke pusat, bahkan Bappenas juga turun langsung ke lapangan sehingga mendukung BPS untuk minta perpanjangan waktu.
Menyinggung apakah regsosek perlu diperpanjang atau tidak, Adriana menyebut jika BPS pusat bisa saja memberikan khusus untuk wilayah Papua, namun semua itu perlu memikirkan efek maupun dampak yang harus dipikirkan tim Regsosek Papua.
“Contoh kontrak petugas yang sudah kita lakukan adalah batas waktu sampai 14 November 2022, sehingga kontrak petugas itu harus kita lihat bunyinya bagaimana. Kedua, perpanjangannya sampai kapan, apakah akhir November atau masuk dalam minggu kedua Desember, semua ini harus diperhitungkan dengan baik, karena berkaitan dengan penganggaran,” katanya.
Koordinator Bantuan Sosial Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas RI, Dinar Dana Kharisma, menyebut peran media massa penting untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang pentingnya regsosek ini.
“Dengan sosialisasi ini kami harapkan media juga bisa menyampaikan kaitanya dengan pentingnya regsosek kepada masyarakat, sehingga dapat membaca di media bahwa capaian di Papua masih cukup rendah bisa memahami dan turut berpartisipasi memberikan data kepada petugas yang datang,” kata Dinar.
Untuk itu ia harap dengan sisa waktu sebelum berakhir progres capaian bisa meningkat signifikan. Target 14 November harus 100 persen, meski ada kesulitan yang dihadapi dan kondisi sosial dan kondisi geografis.
“Jayapura walaupun terlihat mudah dan saya kemarin ikuti pendataan di kota dan kabupaten ternyata sulit juga. Ketika masuk ke perumahan, pemilik rumah tidak ada, akhirnya pendata-pendata di perumahan tidak dapat data,” katanya. (*)
