Jayapura, Jubi – Polemik terkait honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Mappi, Papua Selatan, mulai menemui titik terang, setelah Pj Bupati, Michael Rooney Gomar menerima aspirasi dan berdiskusi langsung dengan Aliansi Honorer Nasional (AHN) Kabupaten Mappi di Pendopo Bupati, Senin (29/5/2023).
Ketua AHN Mappi, Jack Wallcoth P. Oku menyampaikan beberapa poin aspirasi. Di antaranya meminta kepada Pj Bupati agar mengusulkan tambahan kuota pengangkatan honorer menjadi CPNS kepada Plh Gubernur Provinsi Papua dan Pj Gubernur Papua Selatan agar dilanjutkan ke Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pasalnya, jumlah kuota 450 belum bisa mengakomodir semuanya. Apalagi ada yang tidak pernah honor atau ada yang honor belum sampai setahun. Sementara syarat pengangkatan harus minimal lima tahun bekerja. Sementara ada yang sudah mengabdi selama belasan bahkan puluhan tahun namun tidak terakomodir. Selain itu kata dia, masih ada honorer K2 yang tidak masuk dalam daftar padahal prioritas.
Untuk itu mereka mendesak agar BKPSDM diminta melibatkan aliansi agar turut mengawal proses seleksi perekrutan. Aliansi juga meminta Pemkab Mappi tidak membuka CPNS formasi umum sebelum formasi honorer selesai.
Menjawab aspirasi honorer, Pj Bupati Michael Gomar menjelaskan, persoalan honorer ini tidak hanya di Mappi, tapi terjadi secara nasional.
Menurutnya, DPR RI, Kemenpan RB dan BKN sedang membahas kebijakan untuk mencari solusi nasib honorer yang mulai November 2023 akan dialihkan statusnya jadi outsourcing. Sehingga Pj Bupati pun juga mendukung aspirasi aliansi honorer di Mappi agar tidak ada pemberhentian secara massal.
Ia menjelaskan, Pemprov Papua melalui mendiang Wakil Gubernur Klemen Tinal telah berjuang dan pemerintah pusat menjawab dengan memberikan 20 ribu kuota untuk Papua sedangkan Kabupaten Mappi mendapat kuota 450 dari 20 ribu itu.
“Mulai tahun 2021, Pemkab melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) diminta menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai dasar pengajuan formasi ke Kemenpan RB dan BKN,” ungkapnya.
Pemerintah kata Pj Bupati, menetapkan sejumlah persyaratan. Pengangkatan diprioritaskan pada masa kerja, minimal lima tahun. Kalaupun ada yang tepat lima tahun tetap didiskualifikasi apalagi kurang dari lima tahun. Honorer dengan masa kerja terlama yang prioritas tapi juga mempertimbangkan usia tidak lebih dari 58 tahun.
Untuk itu Pj Bupati memerintahkan BKPSDM untuk mengumumkan 450 nama yang sebelumnya sudah masuk. Pj Bupati memberi ruang kepada aliansi untuk melihat dan mencatat nama yang dinilai tidak memenuhi syarat kemudian diajukan kepadanya.
“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) punya kewenangan untuk membatalkan meskipun sudah ada surat dari Kemenpan ataupun BKN,” tegas Pj Bupati.
BKPSDM juga diminta menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja bagi seluruh honorer yang jumlahnya 2.332. Sehingga pengusulan tambahan kuota bisa dilakukan. Klasifikasi honorer berdasarkan masa kerja juga harus disiapkan agar memudahkan.
Pj Bupati juga memastikan, dalam pengangkatan diprioritaskan bagi honorer asli Papua. Kalaupun belum memiliki ijazah SMA maka bisa difasilitasi untuk ikut ujian paket C.
Pada kesempatan itu juga Pj Bupati mengungkapkan bahwa gaji honorer masih sangat kecil sementara biaya hidup di Mappi, seperti uang kontrakan, transportasi, bahkan untuk membiayai keluarga sangat besar. Dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah maka bukan tidak mungkin bisa dinaikkan.
Tapi Pj Bupati menegaskan kepada seluruh honorer untuk aktif bekerja dan disiplin. Meskipun pekerjaan tidak banyak tapi harus tetap bekerja. Honorer juga diharap meningkatkan kompetensi dan kemampuan.
Selain terkait formasi untuk honorer, Pj Bupati juga mengungkapkan bahwa setelah mendapat perhatian serius dalam beberapa bulan ini, SK untuk PNS formasi Tahun 2018 akhirnya sudah ada dan siap diserahkan.(*)
