Mappi – Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi kembali menggelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah. Kegiatan yang digelar di Hotel Avista, Kepi, ibu kota Kabupaten Mappi, pada Selasa (7/3/2023) itu dihadiri Penjabat Bupati Mappi Michael R Gomar SSTP MSi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr Klementina Herlina Rangiar, Kepala Dinas Kesehatan Mappi dr Ronny Herry Tombokan, serta perwakilan dari 17 puskesmas di Kabupaten Mappi.
Agenda tahunan Dinas Kesehatan (Dinkes) Mappi itu mengusung tema “Harmoni Lintas Sektor dalam Transformasi Kesehatan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan”. Penjabat Bupati Mappi, Michael Gomar dalam sambutannya menyambut program Dinkes Mappi untuk melakukan rapat kerja sekaligus evaluasi kinerja serta mendengar usul, saran, kendala, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh para petugas medis di 17 puskesmas.
Menurutnya, Dinkes Mappi harus melaksanakan monitoring dan mendengar secara langsung tantangan yang dihadapi petugas medis, terutama dalam menjalankan tugas promosi, pereventif dan kuratif. Penjabat Bupati Mappi juga memberi apresiasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Mappi beserta jajaran yang telah berkerja dengan giat dan sehingga program bisa berjalan.
Walaupun ada kendala atau kekurangan yang dihadapi, khususnya terkait sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya, rapat kerja itu menjadi momen untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan di puskesmas.
Penjabat Bupati bahkan meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain terutama Dinas Pendidikan juga melakukan rapat kerja dengan mengumpulkan para kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan untuk mendengar saran dan masukan. Sebab pertemuan seperti ini akan memberikan masukan bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan.
Penjabat Bupati Mappi juga meminta para pimpinan OPD untuk rutin melakukan monitoring lapangan, agar bisa mendengar dan melihat langsung kondisi di lapangan. Dengan begitu, hal itu bisa dijadikan bahan masukan untuk mengambil keputusan.
“Saya berharap bapak/ibu kepala OPD yang hadir pada hari ini bisa merencanakan kegiatan rapat kerja di dinas atau OPD masing -masing. Termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Itui sangat penting juga, karena apakah selama ini konstribusi Dana Desa sudah membantu pelayanan kesehatan di puskesmas. Kita bicara lintas sektor, tidak hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan saja. Kalau lintas sektor ini tidak ada koordinasi, maka jangan berharap pelayanan kesehatan bisa berjalan baik,” katanya.
Penjabat Bupati Mappi menyebut mutu dan akses layanan kesehatan dan pendidikan sangat penting. Dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat juga harus dialokasikan untuk sektor kesehatan dan pendidikan. Agar implementasinya maksimal, diperlukan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan.
Sesuai dengan tema rapat kerja, lanjut Penjabat Bupati Mappi, transformasi kesehatan akan membawa perubahan besar terhadap layanan kesehatan, baik pelayanan yang manual maupun yang digital yang sudah cukup banyak dilakukan oleh beberapa kabupaten/kota. Pelayanan kesehatan secara daring atau online itu sangat membantu pelayanan secara langsung kepada masyarakat.
Ia berharap hal itu bisa dilakukan secara bertahap untuk perbaikan. Penjabat Bupati Mappi juga berencana membuat film dokumenter untuk mempromosikan kesehatan dan pendidikan.
“[Film itu akan menunjukkan] bagaimana pentingnya kesehatan dan pendidikan, dan yang [akan] terlibat dalam film dokumenter adalah anak -anak kita dari Mappi. Tanpa promosi, masyarakat tidak akan tahu. Karena, dengan promosi, digitalisasi saat ini yang diwajibkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik, itu sangat penting dan sangat wajib dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Promosi kesehatan, promosi pelayanan pendidikan, dengan inisiatif yang bisa dilakukan oleh bapak/ibu para kepala dinas, maka itu mampu memberikan penurunan angka penyakit,” jelas Penjabat Bupati Mappi.
Penjabat Bupati Mappi menegaskan penanganan stunting dan penyakit lain yang menjadi prioritas nasional wajib dilakukan, dengan intervensi dari lintas sektor. Ia menyebut salah satu capaian sektor kesehatan adalah adanya penghargaan Sertifikasi Bebas Filariasi dari Menteri Kesehatan. Itu meruakan capaian kinerja yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten Mappi.
Ia berharap penghargaan itu terus meningkatkan kinerja dan memberi pelayanan yang lebih baik lagi. “Tahun ini kami memberikan dukungan kepada 15 puskesmas yang akan mendapatkan sarana transportasi air untuk membantu pelayanan kesehatan, serta pembangunan dan rehabilitasi beberapa puskesmas dan puskesmas pembantu di beberapa distrik dan kampung,” kata Penjabat Bupati Mappi.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, dr Klementia Herlina Rangiar dalam sambutannya mengatakan kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan selama ini cukup baik dalam memberi pelayanan kesehatan. “Hal itu bisa saya sampaikan karena beberapa bulan lalu kami bertemu dengan Menteri Kesehatan di Jakarta. Dalam diskusi tersebut, beliau sangat support untuk semua pengembangan kesehatan di Provinsi Papua Selatan. Prinsipnya beliau sangat siap untuk membantu kita di Provinsi Papua Selatan,” ujarnya.
Menurut Herlina, sebagian wilayah Kabupaten Mappi merupakan daerah rawa, tetapi tidak menyurutkan niat tenaga kesehatan di Mappi untuk memberikan pelayanan. Ia menyatakan Kementerian Kesehatan akan terus mendampingi setiap wilayah yang menjadi Daerah Otonom Baru (DOB).
“Kami juga sudah masukan proposal untuk kebutuhan kita di wilayah Papua Selatan. Dari data yang ada, khususnya di wilayah Provinsi Papua Selatan, masih kekurangan tenaga kesehatan, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan beberapa tenaga kesehatan lainnya, yang harus dipenuhi. Beliau memberikan harapan besar kepada kita. Setiap tahun, apabila ada anak-anak kita yang berprestasi, tentunya Dinas Pendidikan bisa mengetahui, harus dilaporkan kepada Bapak Penjabat Bupati untuk direkomendasikan agar diusulkan melalui kuota Provinsi Papua Selatan untuk bersekolah sebagai dokter, dan akan dibiayai oleh Kementerian Kesehatan,” ungkapnya.
“Mulai sekarang kita berkolaborasi dengan dinas pendidikan sehingga kita menangkap secepat mungkin peluang itu. Dengan kuota 20 orang setiap tahun, yang nantinya akan kembali bertugas di daerah kita, tentunya kita akan membuat regulasi sehingga ketika selesai kuliah akan kembali bertugas ke Provinsi Papua Selatan. Segala kebutuhan yang ada di Kabupaten Mappi kami akan terus support. Tahun ini kami akan memberikan speed boat [untuk dijadikan] puskesmas keliling, serta sejumlah alat kesehatan untuk Kabupaten Mappi. Kami juga akan mendukung serta menyiapkan anggaran untuk mendukung biaya rujukan pasien dari Kabupaten Mappi. Kami akan terus berkoordinasi, kami juga akan berupaya untuk peningkatan sumber daya manusia tenaga kesehatan melalui pelatihan. Walaupun sumber daya manusia kita terbatas, apabila kualitasnya cukup bagus, apapun yang terjadi disini bisa diatasi,” tambahnya.
Pada rapat kerja itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi juga mengangkat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mappi, Ny Stefanie Gomar SH MH sebagai Duta Stunting di Kabupaten Mappi. Pengangkatan tersebut disambut baik oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mappi, dan dirinya berkomitmen ke depannya Tim Penggerak PKK Kabupaten Mappi akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan maupun dinas terkait lainnya. (*)
